Menteri Agraria puji konsistensi tata ruang Jatim

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan memuji tata ruang wilayah Jawa Timur yang konsisten terhadap yang direncanakan dan dilakukan.

"Di provinsi ini, semua lahan dan tanah ada manfaatnya. Ini bukti konsistensi gubernur dalam merumuskan kebijakan tata ruang dengan pelaksanaannya sama," ujarnya di sela Peresmian Galeri Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Bappeda Jatim di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, tata ruang wilayah merupakan hal penting dalam proses pembangunan dan mempunyai nilai dasar dalam mengambil kebijakan di kementerian.

Selain itu, lanjut dia, tata ruang merupakan sebuah harmoni luar biasa untuk menjaga keseimbangan antara alam dan kecerdasan manusia.

"Jangan dilupakan bahwa Bappeda mempunyai peran penting dalam mewujudkan tata ruang sesuai perencanaan yang telah diambil," ucap menteri yang juga politisi asal Partai NasDem tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan bahwa di 38 pemkot/pemkab se-Jatim telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi Peraturan Daerah.

Kesiapan Jatim dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, kata dia, pihaknya telah menetapkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 80 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Jatim.

"Hal tersebut sebagai pedoman izin pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pengendalian ketat di Jatim," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Sedangkan, terkait galeri tata ruang dan pertanahan yang baru diresmikan, mantan Sekdaprov Jatim itu berharap menjadi pusat perencanaan dan sistem informasi pembangunan sekaligus wadah sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penataan ruang dan pertanahan di Jatim.

"Terlebih terdapat cara yang lebih interaktif dan canggih dengan menggunkan sarana multimedia," katanya.

Tidak itu saja, galeri tata ruang dan pertanahan diharapkan dapat menjadi pusat informasi yng memberikan pembelajaran kepada seluruh pemangku kebijakan pembangunan.

"Termasuk bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yakni sebagai bentuk peningkatan pembinaan teknis penataan ruang serta meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah," katanya.