Anggota DPR : perlu strategi penganggaran pilkada

Pilkada tahap pertama ditalangi penuh APBN namun bagusnya dalam tradisi peralihan kekuasaan di level otonomi daerah harusnya ada tanggung jawab daerah,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR, Diah Pitaloka menilai perlu strategi penganggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahap kedua, antara penggunaan APBN dan APBD agar efisien tanpa mengurangi esensi demokrasi dalam pelaksanaanya.

"Pilkada tahap pertama ditalangi penuh APBN namun bagusnya dalam tradisi peralihan kekuasaan di level otonomi daerah harusnya ada tanggung jawab daerah," katanya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, penggunaan anggaran APBD merepresentasikan tanggung jawab atas pergantian kepemimpinan di daerah.

Diah mengakui APBN yang digunakan untuk Pilkada berbeda dengan APBD yang disiapkan oleh daerah.

"APBD ini siklusnya berbeda karena tergantung pada dinamika politik lokal, termasuk ada tarik menarik kepentingan eksekutif dan legislatif di daerah," ujarnya.

Menurut politikus PDIP itu, menyikapi kelemahan tersebut maka harus ada pola anggaran dari APBN yang responsif sehingga bisa saling menutupi. Hal itu menurut Diah karena APBN untuk Pilkada diserahkan melalui KPU Pusat dan kemudian didistribusikan kepada KPUD.

"Sementara itu APBD langsung dihibahkan ke KPUD," katanya.

Dia menilai kombinasi penggunaan APBN dan APBD dalam Pilkada serentak sangat bagus karena di satu sisi ada dana yang menjadi ranah APBN dari KPU Pusat.

Selain itu menurut dia, kelemahan APBD dilengkapi pemerintah untuk merespon karena intervensi tetap diperlukan agar pilkada berjalan baik sesuai waktu.

"Pola kombinasi APBN dan APBD menurut saya sudah bagus namun tentang kapasitas anggaran hari ini, pilkada tidak banyak seperti kemarin," katanya.

Diah mengatakan dalam proses hibah APBD untuk Pilkada sering bermasalah antara eksekutif dan legislatif di daerah dalam pembahasanya.

Hal itu menurut dia menjadikan pembahasannya berlarut-larut hingga detik terakhir pelaksanaan Pilkada sehingga strategi penggunaan APBN ini tidak bisa kaku, harus mengikuti dinamika perkembangan Pilkada.

"Intervensi pemerintah diperlukan saat pembahasan APBD dedlock, ini untuk menjamin Pilkada berjalan baik dan sesuai waktu, jadi aku pikir kombinasi APBN dan APBD ini bagus," ujarnya.