Wapres JK: tidak semua sumber dana "Panama Papers" hasil kejahatan

Ini kan `Panama Papers` itu bermacam-macam, bukan berarti yang ada namanya di situ melakukan kejahatan. Maka tergantung datanya nanti, kalau masalahnya pajak ya bikin pengampunanlah."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak semua sumber dana yang disebut dalam "Panama Papers" tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

"Ini kan Panama Papers itu bermacam-macam, bukan berarti yang ada namanya di situ melakukan kejahatan. Maka tergantung datanya nanti, kalau masalahnya pajak ya bikin pengampunanlah," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis.

Pemerintah akan memberikan pengampunan bagi nama-nama yang tercatut dalam dokumen "Panama Papers" untuk dapat memulangkan uang tersebut ke dalam negeri jika itu menyangkut persoalan pajak.

Namun jika nama-nama yang disebut di "Panama Papers" tersebut menyimpan dananya ke luar negeri sebagai upaya untuk menghindari tindakan hukum, maka pemerintah akan memprosesnya.

"Ini sama dengan orang ke luar negeri, mereka boleh jalan-jalan, boleh berbisnis atau ada juga ke luar negeri untuk bersembunyi karena takut dihukum, kalau yang itu salah," katanya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memanfaatkan data Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan pajak ("tax amnesty").

"Panama Papers akan dijadikan referensi tambahan. Memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia," kata Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan melakukan kajian terhadap data keuangan gelap tersebut.

"Nanti akan saya sampaikan kalau sudah final semuanya," kata Presiden.

Pemerintah saat ini masih memvalidasi informasi yang masuk dengan tujuan mencocokkan data dengan yang didapat dari otoritas pajak negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.

"Karena ada menyangkut tax amnesty dan lain-lain nanti setelah itu saya umumkan," katanya.

Sebuah perusahaan firma hukum asal Panama, yakni Mossack Fonseca, terungkap menyimpan banyak data keuangan dari perusahaan bayangan yang bertujuan supaya terbebas pajak dari negara asalnya.

Dokumen tersebut kemudian dikenal dengan sebutan "The Panama Papers".

"Panama Papers" mengungkap nama banyak pejabat dan pengusaha dari berbagai negara di dunia yang pernah menyewa jasa Mossack untuk mendirikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri.

Pengusaha asal Indonesia yang tersangkut dalam data tersebut antara lain Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Sandiaga, yang berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah mengonfirmasi data tersebut.