Pemerintah pangkas belanja negara Rp50,6 triliun

Dengan efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp21, 5 triliun untuk seluruh KL

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dalam sidang kabinet paripurna di Jakarta, Kamis, memutuskan memangkas belanja negara melalui penghematan dalam RAPBNP 2016 hingga mencapai Rp50,6 triliun.

"Dilakukan penghematan Rp50,6 triliun, kami yakin ini bisa dilakukan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro seusai sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Gedung Utama Kementerian Setneg Jakarta, Kamis.

Pramono menyebutkan semua kementerian dan lembaga diminta berhemat mulai dari menekan perjalanan dinas dan rapat. "Moratorium pembangunan gedung juga tetap dilakukan," katanya.

Pramono menyebutkan sidang kabinet paripurna membahas empat topik yaitu RAPBNP 2016, program prioritas dan pagu indikatif, easy doing business dan one map policy.

Pemerintah berharap peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dapat meningkat hingga mencapai di angka 50.

"Posisi Indonesia pada 2016 di rangking 109, mudah-mudahan bisa diturunkan maenjadi 50 dari 189 negara," katanya.

Sementara itu Menkeu Bambang Brodjonegoro menyebutkan penerimaan yang terkait sektor migas pada 2016 diperkirakan akan mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target dalam APBN 2016.

Karena itu pemerintah menurunkan belanja kementerian/lembaga (KL) dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun sedangkan belanja non kementerian/lembaga naik Rp9,6 triliun.

"Dalam penurunan Rp45,5 triliuin untuk belanja KL ada pnghematan Rp50,6 triliuin, tapi juga ada tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak sebesar Rp5,2 triliun," kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan penghematan Rp50,6 triliun diharapkan bisa dicapai dari efisensi belanja operasional misalnya belanja perjalanan dinas, paket meeting, rapat atau pertemuan, belanja jasa seperti pembayaran listrik telepon air dan jasa lainnya serta moratorium pembangunan gedung baru.

"Dengan efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp21, 5 triliun untuk seluruh KL," katanya.

Ia menyebutkan, penghematan lainnya diharapkan dari efisiensi belanja lainnya seperti belanja pemeliharaan alat kantor, belanja iklan, moratorium pembangunan gedung kantor, kendaraan operasional maupun dinas, juga penghematan belanja bansos, serta belanja tidak mendesak yang bisa ditunda.

"Kita juga berharap penghematan dari lelang proyek-proyek infrastruktur, pengurangan honorarium dan menunda pekerjaan yang diperkirakan tidak bisa diekseksusi. Itu diharapkan Rp29,2 triliun," katanya.

Menkeu juga menyebutkan ada penghematan susbisi BBM dan Elpiji sebesar Rp23,8 triliun. Sementara subsidi listrik naik karena penyesuaian tarif untuk golongan 900 Kwh ditunda sampai Juli.

"Kemudian untuk transfer ke daerah akan berkurang hanya Rp12 triliun saja sebagian karena dana bagi hasilnya turun sebesar Rp8,3 triliun," katanya.

Menkeu menyebutkan selain pengurangan, ada tambahan belanja di KL, terutama di Kementerian PUPR untuk persiapan Asian Games.

"Kemudian penanganan dan pengulangan terorisme di Kemenhan, dan rehabilitasi lapas sekitar Rp1,6 triliun," kata Menkeu.