PKB minta Presiden tak diintervensi soal "reshuffle"

banyak yang ingin merebut kursi Kementerian Desa

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu diintervensi dan didesak oleh berbagai pihak untuk merombak kabinetnya.

"Kami sampaikan dalam menanggali isu perombakan kabinet, kami berharap Presiden tidak perlu ditekan dan diintervensi," kata Karding di Jakarta, Kamis.

Dia mencontohkan ada pihak-pihak yang secara terorganisir menjatuhkan citra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan memasalahkan pendamping desa.

Menurut dia, satuan kerja pendamping desa ada di gubernur di masing-masing wilayah sehingga tidak ada kaitannya dengan Kementeriaan Desa.

"Pendamping desa dibangun untuk (mendorong) perombakan kabinet. Tidak ada gerakan politik yang tidak ketahuan di era sistem politik saat ini," ujar dia.

Dia mengatakan, ketika ada demonstrasi memprotes Kemendes, Istana malah segera menerim pendemo padahal beberapa demonstran memprotes kementerian lain tidak ditanggapi seperti itu.

Karding menyadari Kemendes memang sangat diincar beberapa pihak karena beranggarana besar sekitar Rp28 triliun dan kewenangannya yang besar dalam mengurus desa.

"Karena itu banyak yang ingin merebut kursi Kementerian Desa," ujar Karding.

Dia berharap Presiden arif dan bijaksana untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari beberapa pihak.

Dia menegaskan PKB loyal mengikuti kebijakan pemerintah sejak awal hingga detik ini.