DPR desak nama-nama Indonesia di "Panama Papers" diselidiki

Aparat penegak hukum dapat bergerak cepat mengusut pengusaha dan pejabat Indonesia jika diduga terkait `Panama Papers`

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dokumen-dokumen bocor dalam skandal "Panama Papers" yang melibatkan beberapa kalangan Indonesia karena dianggap dapat merugikan Indonesia.

"Aparat penegak hukum dapat bergerak cepat mengusut pengusaha dan pejabat Indonesia jika diduga terkait Panama Papers," kata Agus di Jakarta, Rabu.

Menurut Agus, perbuatan menghindarkan pajak seperti termuat dalam "Panama Papers" adalah pelanggaran hukum yang merugikan Indonesia sehingga harus segera diselesaikan.

Namun menurut Agus, DPR menyerahkan sepenuhnya sejumlah pihak di Indonesia yang disebut dalam "Panama Papers" kepada aparat hukum.

"DPR RI hanya akan menindaklanjuti keputusan dari lembaga penegak hukum. Jika keputusannya sudah inkrah, DPR RI harus menindaklanjuti," ujar Agus.

Kendati berbicara soal "Panama Papers" yang terutama berkaian dengan sejumlah kalangan di berbagai belahan dunia dalam menghindari kewajiban pajak di dalam negeri, Agus berjanji untuk terus mendorong pemerintah membahas RUU Pengampunan Pajak bersama DPR.

"Pemerintah akan menyampaikan draft RUU dan DPR RI menyiapkan DIM (Daftar Isian Masalah)," kata Agus.