DPR ingatkan Pemerintah kendalikan harga sembako

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR Rahmad Handoyo mengingatkan Pemerintah untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan di masyarakat setelah adanya kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak.

"Pemerintah sudah menetapkan harga baru BBM, tetapi hal ini masih ada kaitannya dengan harga jual di masyarakat. Bagaimana caranya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti diinginkan," kata Anggota Komisi V DPR Rahmad Handoyo kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pemerintah telah menurunkan harga jual BBM berlaku per 1 April 2016.

Sejak 1 April lalu, pemerintah menetapkan harga BBM jenis premium menjadi Rp 6.450/liter dari sebelumnya Rp 6.950/liter, sedang solar menjadi Rp 5.150/liter dari Rp 5.650/liter. Penurunan ini sesuai dengan harga minyak di pasaran internasional.

Lebih lanjut Handoyo mengapresiasi keputusan pemerintah menurunkan harga BBM untuk jenis premium dan solar.

Namun diingatkan, pemerintah masih ada pekerjaan rumah (PR) setelah penurunan harga ini yakni tarif angkutan barang dan angkutan umum lainnya.

Menurut Handoyo, jika harga kebutuhan pokok itu tidak ikut turun seperti sebelum kenaikan harga BBM, setidaknya laju inflasi bisa dikendalikan dengan menggunakan acuan harga BBM baru. Karena itu tambahnya pemerintah juga harus bisa mengawasi terkait besaran biaya transportasi, yang bersifat multi player effect.

Anggota Komisi IV ini pun meminta kalangan pengusaha harus fair, yakni ikut menurunkan tarif sesuai dengan keputusan pemerintah.

"Ini harus dikontrol, jangan sampai harga-harga kebutuhan pokok itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Pemerintah harus tegas mengawasi di lapangan," kata politisi PDIP ini.

Menurut Rahmad, Presiden Jokowi telah mengambil keputusan politik dengan menetapkan harga baru BBM untuk kepentingan masyarakat. Setelah itu diharapkan menteri-menteri terkait mengawalnya sehingga penurunan harga premium dan solar ini diikuti dengan turunnya biaya transportasi yang berdampak pada turunnya harga kebutuhan masyarakat tetapi tetap mampu menahan laju inflasi.

"Ini memang tidak mudah, tetapi jika penurunan harga BBM diikuti dengan turunnya biaya transportasi dan kebutuhan harga pokok, saya kira masyarakat akan merasa suprise, tidak saja dari sisi politik, namun juga dari sisi ekonomi kehidupan sehari-hari," kata Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah ini.

Menjawab pertanyaan, Rahmad Handoyo yakin langkah pemerintah menurunkan harga BBM ini bukan untuk pencitraan Presiden Jokowi, melainkan konsistensi program kerja presiden mengambil keputusan.

"Presiden Jokowi pemimpin yang berkarakter, menjalankan apa yang sudah diprogramkan, bukan pencitraan," katanya.