Kementan alokasikan 1.000 ekor sapi di NTB

Mataram (ANTARA News) - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 1.000 ekor indukan sapi lokal untuk program perbanyakan populasi di Nusa Tenggara Barat dalam rangka mencapai swasembada daging nasional.

"DPR sudah memberikan dukungan terhadap pengalokasian anggaran melalui Kementerian Pertanian," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Budi Septiani, di Mataram, Senin.

Ia menegaskan, adanya kepastian pengalokasian anggaran pengadaan indukan sapi lokal untuk NTB pada 2016 diketahui dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron yang mengadakan kunjungan kerja ke NTB beberapa waktu lalu.

Komisi IV meminta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan untuk melaksanakan secepatnya penambahan 1.000 ekor indukan sapi lokal tersebut, mengingat NTB merupakan daerah penyumbang kebutuhan daging nasional.

"Kami mengharapkan betul program pengadaan indukan sapi lokal tersebut, dan akhirnya mendapat respons dari DPR dan Kementan. Kami akan mengawalnya," ujarnya lagi.

Menurut Budi, daerahnya selama ini sudah memberikan kontribusi sebesar tiga hingga lima persen dari total kebutuhan daging nasional.

Bahkan dalam satu tahun, NTB rutin mengirim bibit sapi keluar daerah sebanyak 10.000 ekor sesuai surat keputusan Gubernur NTB H Muhammad Zainul Majdi.

Namun keberhasilan NTB tersebut tidak menjadi pertimbangan pemerintah pusat, justru malah memangkas anggaran sebesar Rp30 miliar.

Pemangkasan tersebut disebabkan NTB menolak pengadaan indukan sapi impor dan menginginkan pengadaan indukan sapi lokal.

"Saya sangat tidak setuju dengan pengadaan indukan sapi impor untuk NTB karena belum tentu bebas dari penyakit berbahaya, di satu sisi sapi NTB sudah dinyatakan bebas dari penyakit berbahaya," ujar Budi lagi.

Ia mengatakan, pengadaan sebanyak 1.000 ekor indukan sapi lokal yang rencananya dialokasikan pada APBN perubahan, nantinya akan dibeli langsung dari peternak maupun pengusaha di NTB.

Ribuan indukan sapi lokal tersebut kemudian akan diberikan untuk penambahan populasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Disnakeswan NTB, sebagian lagi untuk kebutuhan padang pengembalaan di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

"Sisanya lagi akan diberikan untuk kelompok-kelompok ternak yang proposalnya telah diterima," kata Budi.