"Rencana bulan ini akan dilakukan tanda tangan kerja sama mulai dioperasikannya galangan di kawasan Indonesia Timur, sebab galangan itu milik PT Pertamina, namun pengelolaannya belum maksimal," ucap Direktur Utama PT PAL Indonesia Firmansyah Arifin usai melakukan pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo di Kantor PT PAL Indonesia, Surabaya, Senin.
Ia mengatakan keberadaan galangan untuk perbaikan dan perawatan kapal di wilayah Papua sangat mendesak, sebab keberadaan industri di wilayah Indonesia Timur sudah mulai meningkat dengan banyaknya lalu lintas kapal yang melewati kawasan itu.
"Galangan itu milik Pertamina, dan nanti kami akan kelola bersama sebab sudah mendesak karena kebutuhan industri perkapalan di wilayah Indonesia Timur semakin meningkat," katanya.
Arifin menyebutkan, kapal-kapal yang berlayar ke wilayah Indonesia Timur saat ini tonasenya sudah meningkat, dari awalnya hanya 60.000 TEUs, kini sudah mencapai 100.000 TEUs.
Sebelumnya, kata Arifin, persoalan pelayaran di wilayah Indonesia Timur sudah berusaha diurai Presiden Joko Widodo melalui program Tol Laut, dan diharapkan mampu menekan perbedaan harga barang antara barat dan timur.
"Volume pengangkutan barang ke Indonesia Timur saat ini menjadi lebih banyak dan besar, dan fasilitas perawatan kapal di Indonesia Timur sangat penting, agar perbaikan kapal bisa dilakukan di sana, dan itu peluang tersendiri," katanya.
Arifin menjelaskan, keberadaan galangan kapal di Sorong diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 6.500 deadweight tonnage (DWT) per kapal.
"Galangan itu kini sudah ada, dan kerja sama antara PT PAL dan Pertamina bertujuan menambah fungsi, dan segera dimulai dalam bulan ini," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo mengatakan sangat mendukung pengoperasian galangan kapal di wilayah Papua, sebab kawasan Indonesia Timur adalah kawasan strategis bagi pembangunan galangan kapal.
"Di sana peluangnya bagus karena merupakan tempat lewatnya kapal atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan ditetapkan sebagai alur internasional didasarkan pada konvensi hukum laut internasional," katanya.
Oleh karena itu, Bambang berjanji akan memprioritaskan perencanaan anggaran bagi BUMN strategis seperti PT PAL Indonesia, untuk mendukung upaya kepentingan masyarakat banyak.
Pewarta: Abdul Malik Ibrahim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
