Jakarta (ANTARA News) - Peneliti lembaga kajian PARA Syndicate, Toto Sugiarto, mengingatkan ada risiko jika petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menempuh jalur perseorangan dalam Pilkada DKI 2017.

Salah satu risiko yang paling nyata menurut Toto adalah penganuliran dukungan yang masuk oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan syarat administratif KTP dukungan.

"Nantinya setelah mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan dengan lampiran KTP warga sebagai dukunga, KPU akan melakukan verifikasi baik administratif maupun di lapangan, kalau ada yang bermasalah itu akan dianulir dukungannya," kata Toro dalam diskusi "Pilkada DKI: Mencari Alternatif Selain Ahok" di kantor PARA Syndicate di Jakarta, Jumat.

Risiko teranulirnya dukungan tersebut juga semakin membesar dengan peluang adanya kubu lawan yang menyusupkan KTP bermasalah ke dalam dokumen dukungan calon perseorangan untuk Ahok.

Oleh karena itu Toto memperingatkan agar Ahok maupun kelompok relawan pendukungnya yang tengah melakukan pengumpulan KTP warga DKI Jakarta supaya berhati-hati demi meminimalisir KTP bermasalah di dalam dokumen pelengkap dukungan calon perseorangan mereka.

Toto juga menyebutkan ada satu risiko lagi yang mesti dihadapi Ahok bila memilih jalur perseorangan yakni rendahnya tingkat keterpilihan calon perseorangan dalam Pilkada 2015.

"Pada 2015 lalu dari 256 pilkada yang berlangsung, calon perseorangan hanya berhasil lima wali kota dan delapan bupati. Tapi rasanya untuk risiko yang satu ini sudah bisa diatasi Ahok, mengingat tingginya popularitas dan elektabilitas hingga saat ini," ujarnya.

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016