Abadi juga menetapkan politisi terkemuka Syiah, Ali Allawi, untuk mengisi jabatan menteri keuangan dan Sharif Ali bin al-Hussein, kerabat raja Irak yang digulingkan pada 1958, sebagai menteri luar negeri, tambah televisi itu.
Abadi menyerahkan susunan kabinet barunya itu kepada parlemen sebagai bagian dari dorongan untuk membentuk pemerintahan berisi kalangan cendekiawan. Susunan baru itu ia buat kendati ada tentangan dari para politisi, yang takut kepentingan-kepentingan mereka yang sudah mengakar bisa terancama.
Abadi menggabungkan sejumlah sosok dan menyerahkan daftar 16 menteri. Pemegang jabatan menteri pertahanan dan menteri dalam negeri tidak berubah, kata televisi pemerintah.
Partai-partai politik kuat khawatir bahwa perombakan kabinet itu bisa melemahkan jaringan eksklusif yang telah mempertahankan kekayaan dan pengaruh mereka selama lebih dari sepuluh tahun.
Abadi harus melaksanakan langkah-langkah jangka panjang yang telah dijanjikan dalam memerangi korupsi. Jika tidak, pemerintahannya berisiko menjadi lemah pada saat pasukan Irak bersiap mencoba merebut kembali kota Mosul di utara dari kelompok IS bersenjata.
Tekanan juga datang dari pemimpin Muslim Syiah Moqtada al-Sadr, yang pada Minggu mulai melakukan aksi protes di dekat parlemen serta memimpin kelompok, yang terdiri dari tiga menteri yang sedang menjabat.
Al-Sadr mendesak Abadi untuk menunjuk calon-calon yang tidak memiliki hubungan dengan partai-partai politik.
(Uu.SYS/C/T008/A/T008)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
