Menkes tegaskan iuran JKN kelas III tidak dinaikkan

Pada Pasal 16 untuk (peserta) kelas tiga yang tertulis naik Rp30.000 tidak dinaikkan, tetapi tetap yang Rp25.500. Ini akan dievaluasi kembali apa nantinya ada perubahan atau tetap,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan iuran bulanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kelas III (tiga) tidak ada kenaikan, yakni tetap pada besaran semula Rp25.500.

"Pada Pasal 16 untuk (peserta) kelas tiga yang tertulis naik Rp30.000 tidak dinaikkan, tetapi tetap yang Rp25.500. Ini akan dievaluasi kembali apa nantinya ada perubahan atau tetap," kata Menteri Nila pada konferensi pers Rakerkesnas 2016 di Jakarta, Kamis.

Nila menegaskan kenaikan iuran JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai diterapkan 1 April mendatang hanya berlaku pada Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas I dari Rp59.500 menjadi Rp 80.000 dan kelas II dari Rp42.500 menjadi Rp51.000.

Menurutnya, kenaikan iuran pada PBPU tidak akan merugikan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena sistem subsidi ini yang menjadikan masyarakat tergolong mampu dapat membantu masyarakat tidak mampu.

"Anggap lah saya peserta mandiri ingin di kelas I. Kalau dinaikkan Rp80.000 kemudian saya tidak mampu bisa minta turun ke kelas II atau dari kelas II ke kelas III. Sekarang (biaya) kelas III ini sudah ditetapkan seperti dulu," kata Nila.

Selain PBPU atau peserta mandiri, iuran PBI yang dibiayai pemerintan juga mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 dari Rp19.225 orang per bulan dengan penambahan jumlah peserta dari 86,4 juta jiwa menjadi 92,4 juta jiwa.

Nila mengatakan kebijakan baru ini sudah dibicarakan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Dirut BPJS Fachmi Idris untuk menunggu keputusan akhir dari Presiden Joko Widodo.

Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat terlebih dahulu mengunjungi puskesmas dan klinik terdekat sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama sebelum menuju rumah sakit sebagai rujukan.

"Kalau sakit gigi atau sakit sedikit harusnya cukup di puskesmas, tidak perlu ke rumah sakit agar antrian di rumah sakit berkurang. Puskesmas ini sebagai upaya promotif preventif, sementara rumah sakit upaya kuratif," ujar Nila.

Kemenkes mencatat sudah ada 164 juta jiwa ikut kepesertaan BPJS sejak 2014.