Kadin minta tarif angkutan barang ikut turun

(Tarif) angkutan darat harus turun dong, harus saling `support`, kan dapat menurunkan biaya logistik juga,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno meminta tarif angkutan darat bisa ikut turun seiring penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar per 1 April mendatang.

"(Tarif) angkutan darat harus turun dong, harus saling support, kan dapat menurunkan biaya logistik juga," kata Benny seusai diskusi tentang percepatan kelancaran arus barang ekspor impor dan antarpulau di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sebesar apa pun penurunan tarif BBM, maka harus bisa mengurangi beban biaya logistik dalam kegiatan produksi.

Benny menuturkan, negara kepulauan seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam kegiatan logistiknya karena tidak hanya melibatkan angkutan darat saja, tetapi juga laut dan udara.

"Angkut semen dari Makassar saja itu butuh angkutan laut, darat dan udara. Makanya harga semen bisa sampai Rp1 juta per sak," ujarnya.

Selain ongkos angkutan darat yang diminta turun menyusul penurunan harga BBM, Benny juga mendesak tarif listrik dari PLN bisa ikut turun.

"Tarif listrik PLN harus turun. PLN itu perusahaan layanan yang punya monopoli jual kepada publik. Penurunan tarif energi akan memberikan daya saing kepada industri," katanya.

Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar mulai 1 April 2016 pukul 00.00 WIB dengan rincian harga premium Rp6.450 per liter, solar Rp5.150 per liter dan minyak tanah tetap Rp2.500 per liter.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan bahwa setelah ada penetapan harga BBM ini, Kementerian Perhubungan akan berkirim surat kepada pemerintah daerah untuk penurunan tarif transportasi.

Penurunan ini, lanjut Jonan, sekitar 3 persen tergantung angkutan tersebut menggunakan solar atau premium, yang meliputi penyeberangan kapal laut, kereta, Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

"Nanti dirumuskan dalam Keputusan Menteri. Tidak semua serta-merta bisa mengikuti mulai 1 April 2016 terutama yang dengan sistem pemesanan," ujar Jonan.