PBB: pasukan Burundi dan Maroko dituduh lakukan pelanggaran

PBB (ANTARA News) - PBB, Senin, menyatakan telah menerima tuduhan baru kasus pelecehan seksual dan eksploitasi yang dilakukan Pasukan Penjaga Perdamaian dari Maroko dan Burundi di Republik Afrika Tengah.

Ada puluhan tuduhan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah, pada misi penjaga perdamaian PBB yang dikenal sebagai MINUSCA, yang mengambil kewenangan dari pasukan Uni Afrika pada September tahun 2014.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pasukan penjaga perdamaian Burundi telah dituduh memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun pada awal bulan ini, sementara seorang tentara Maroko telah dituduh terlibat dalam hubungan seksual eksploitatif dengan seorang wanita pada Februari.

Dujarric mengatakan, Maroko dan Burundi telah diberitahu tentang tuduhan itu. Setelah pemberitahuan tersebut, negara-negara itu memiliki 10 hari untuk mengabari PBB jika berniat untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Jika tidak, badan dunia itu yang akan melakukan penyelidikan sendiri.

"Maroko sejauh ini mengindikasikan bahwa mereka akan menyelidiki," kata Dujarric.

Seorang juru bicara pasukan penjaga perdamaian PBB mengatakan Burundi memiliki waktu hingga akhir minggu untuk melaporkan kembali apakah bisa melakukan penyelidikan.

PBB berjanji untuk menindak tuduhan pelecehan untuk menghindari terulangnya kesalahan masa lalu. Pimpinan misi PBB di Republik Afrika Tengah sebelumnya, Babacar Gaye, mengundurkan diri Agustus lalu dan sekitar 800 tentara penjaga perdamaian Kongo dipulangkan bulan lalu.

PBB melaporkan 99 dugaan eksploitasi seksual atau pelecehan seksual yang melibatkan anggota PBB di seluruh sistem PBB tahun lalu, peningkatan tajam dari 80 tuduhan pada 2014. Mayoritas, 69 tuduhan, melibatkan personel di 10 misi penjaga perdamaian.

PBB saat ini memiliki 106 ribu tentara dan polisi yang bertugas di 16 misi penjaga perdamaian.

Tuduhan pelecehan seksual juga telah dilakukan terhadap tentara Eropa yang dikerahkan di Republik Afrika Tengah. Tentara Prancis telah berada di negara itu sejak Desember 2013, sementara pasukan Uni Eropa berada di sana dari April 2014 hingga Maret 2015.

Pada Desember, sebuah panel kajian independen menuduh PBB dan lembaga-lembaganya melakukan kesalahan penanganan atas tuduhan pelecehan seksual anak oleh pasukan penjaga perdamaian internasional di Republik Afrika Tengah pada tahun 2013 dan 2014.

Dujarric mengatakan pada Senin misi PBB di Republik Afrika Tengah juga telah menerima tuduhan baru pelecehan seksual oleh pasukan PBB dan non PBB serta warga sipil di prefektur Kemo yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015.

Dia mengatakan misi akan mengirim tim ke daerah itu untuk mengumpulkan informasi.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Sabtu menyambut baik pengesahan resolusi pertama oleh Dewan Keamanan PBB untuk menanggulangi kasus pelecehan seksual yang meningkat oleh prajurit pemelihara perdamaian PBB.

Ban, di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya di Markas Besar PBB di New York, mengatakan tindakan tersebut adalah langkah penting dalam memerangi kerusakan mengerikan yang dialami para korban perbuatan tercela itu.

Di dalam resolusi baru tersebut, yang disahkan pada Jumat (11/3), Dewan 15-anggota itu secara khusus mengesahkan keputusan Sekretaris Jenderal "untuk memulangkan satuan militer khusus atau membentuk satuan polisi ketika ada bukti mengerikan mengenai pelecehan dan eksploitasi seksual yang sistematis dan tersebar luas oleh kesatuan tersebut".

(Uu.G003)