Anggota DPR tolak kebijakan cukai BBM

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syaikhul Islam Ali menolak rencana Kementerian Keuangan menerapkan pungutan cukai atas bahan bakar minyak (BBM).

"Saya pikir tidak cukup alasan bagi pemerintah untuk mengenakan cukai pada BBM. Pajak BBM kita termasuk tertinggi di dunia," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, wacana pungutan cukai BBM sebagai upaya menggenjot pemasukan negara dan pengendalian konsumsi bahan bakar kurang tepat dan elegan.

Dia mengatakan bahwa pajak BBM saat ini komponennya sudah banyak. Terdapat pajak pertambahan nilai (PPN), belum lagi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB).

"Hal ini yang membuat harga BBM tergolong tinggi. Untuk itulah PKB menolak adanya jenis pungutan baru atas BBM. Apalagi, harga BBM, khususnya jenis premium, sudah di atas harga keekonomiannya," kata dia.

Syaikhul meminta pemerintah, baik Kemenkeu maupun kementerian terkait lainnya, tidak menebar isu, terutama terkait dengan kebijakan yang makin membebani masyarakat dengan berbagai pungutan.

"Kita masih ingat dulu Menteri ESDM ngomong mau buat pungutan dana ketahanan energi atas BBM. Namun, kami tolak rencana itu. Sekarang pihak Kemenkeu mau bikin pungutan lain lagi atas BBM," katanya.

"Sebaiknya pajak kendaraan yang diatur dan transportasi massal diperbaiki," katanya.