Muhaimin Iskandar minta kiai doakan Indonesia terbebas dari LGBT

Silakan pimpin Indonesia dengan baik. Kalau tidak, warga NU yang ngambek,"

Karawang (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta para kiai/ulama mendoakan bangsa Indonesia tetap terjaga, serta bebas ancaman terhadap berbagai sendi keutuhan negara, termasuk cobaan menghadapi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

"Sendi-sendi kebangsaan kita saat ini mengalami ujian dan cobaan yang tidak ringan, mulai dari radikalisme, kekerasan, narkoba, menurunnya semangat keagamaan, kesenjangan ekonomi tanpa batas, hingga LGBT," katanya dalam Silaturahim Ajengan se-Jawa Barat, di Karawang, Sabtu.

Mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) itu mengatakan, untuk mengatasi cobaan berat dan ancaman terhadap sendi-sendi keutuhan negara, maka hanya ada satu solusi, yakni meminta doa para ulama atau kiai.

"Ikhtiar sudah dilakukan, tetapi kondisi kekacauan, isu-isu yang menghantam sendi-sendi negara terus saja terjadi. Maka, dibutuhkan peran kiai-kiai Nahdatul Ulama yang bisa merekatkan masyarakat," kata pria yang akrab disebut Cak Imin itu.

Ia mencontohkan, Pakistan 20 tahun lalu seperti Indonesia, dan pada akhirnya hancur karena masyarakatnya sangat individualistis. Hal itu tidak boleh terjadi di Indonesia.

Cak Imin pun meminta, agar para kiai mendoakan bangsa ini sehingga tetap terjaga keutuhan bangsa, karena hanya kiai yang mampu menyatukan umat.

"Kalau NU, PKB dan Ahlussunah Wal Jamaah semuanya bersatu, Insya Allah tidak akan ada ancaman kegoyahan, kehancuran negara," ujarnya.

Ia menyatakan, dalam perjalanan bangsa ini NU selalu ada dalam posisi penopang negara. Meski dalam perjalanannya, ada langkah-langkah politik yang menghianati warga NU.

"Tapi, NU selalu mempersilakan. Silakan pimpin Indonesia dengan baik. Kalau tidak, warga NU yang ngambek," katanya, disambut tawa hadirin.

Silaturahim Ajengan se-Jawa Barat itu dihadiri tiga menteri dari PKB, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.