PDIP: Keputusan Presiden Jokowi soal Blok Masela tepat

Namun, faktanya Maluku tertinggal jauh."

Ambon (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar proyek gas abadi Blok Masela di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dibangun di darat sangat tepat.

"Keputusan Presiden Jokowi bahwa proyek ladang gas abadi Blok Masela dibangun di darat (onshore) sangat tepat, karena mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya saat dikonfirmasi dari Ambon, Sabtu.

Ia menegaskan, sejak awal dirinya telah memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk Presiden, agar proyek yang akan menghabiskan anggaran triliun rupiah tersebut dibangun di darat, karena lebih bermanfaat secara sosial.

"Perekonomian di kabupaten MTB akan hidup, masyarakat akan lebih merasakan kehadiran infrastruktur baru, serta semangat akan sebuah masa depan yang menjanjikan," katanya.

Kendati demikian, Komarudin yang menjabat Ketua Bidang kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, juga mengingatkan akan adanya tugas berat yang dihadapi pemerintah provinsi Maluku maupun Kabupaten MTB.

"Pertama, harus disiapkan berbagai terkait dengan regulasi sehingga dampak negatif dari mega proyek ini bisa diminimalisir. Seperti kongkalikong pengusaha hitam dan pejabat dalam penguasaan atau mafia tanah," ujarnya.

Selain itu, ia mengemukakan, perlu disiapkan sumber daya manusia (SDM) di Maluku untuk ikut mengambil bagian pada proses pembangunan proyek Blok Masela.

Pria kelahiran Kei, Maluku Tenggara, 48 tahun silam, yang merintis karier politik di Papua tersebut, merasa khawatir jika SDM di Maluku tidak dipersiapkan dengan baik, maka pembangunan dan pengembangan Blok Masela akan terjadi, seperti perusahaan pertambangan Freeport di provinsi Papua.

"Ekplorasi di Freeport itu hampir sebagian besar ditangani orang asing atau dari luar Papua, khususnya pada bagian-bagian vital. Orang Papua sebagian besar hanya menjadi penonton dan bahkan korban. Hal ini disebabkan tidak ada kesiapan SDM memadai. Jangan sampai ini terjadi di Maluku," ujarnya.

Komarudin menyatakan, dalam berbagai kesempatan dirinya selalu berkampanye perlunya menginvestasikan SDM Maluku dari berbagai sektor, termasuk industri minyak dan gas dengan tujuan masyarakat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

"Esensi dari otonomi daerah, keadilan dan kesetaraan bisa dicapai jika daerah siap dengan sumber daya manusia yang memadai," ujarnya.

Dia mengemukakan, Maluku sebagai wilayah yang memiliki sejarah besar pernah dipenuhi orang-orang hebat, lokasi yang strategis serta kekayaan yang berlimpah, sehingga idealnya bisa menjadi wilayah paling berhasil di Tanah Air.

"Namun, faktanya Maluku tertinggal jauh. Hal ini bisa terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dijadikan tolok ukur untuk membandingkan keberhasilan pembangunan SDM antarnegara atau antarprovinsi.

Dia mencontohkan, sejumlah negara yang kini berhasil, seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok dan Finlandia adalah negara-negara miskin akan sumber daya alam, serta sempat dilanda konflik berkepanjangan, tetapi mampu bangkit menjadi negara maju.

"Negara-negara ini pernah terpuruk akibat konflik berkepanjangan, tetapi semangat, karakter dan pola pikir untuk maju tertanam dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya, sehingga mampu bangkit menjadi negara yang kuat dan tangguh," katanya.

Maluku sebagai salah satu daerah kaya sumber daya alam seperti ladang gas abadi Blok Masela perlu diciptakan, dibangun dan dikembangkan manusia-manusia Maluku berkualitas, sehingga tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri, demikian Komarudin Watubun.