Presiden jalan kaki susuri proyek tol Kalimantan

Balikpapan (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan proyek jalan tol pertama di Pulau Kalimantan yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi V dan menyusuri beberapa meter dengan berjalan kaki.

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat terkait di Balikpapan, Kamis, meninjau dan melihat langsung proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Presiden memantau langsung proyek itu di titik yang terletak di Desa Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan menggunakan kendaraan mobil.

Mantan Gubernur DKI itu juga meninjau maket dan panel data jalan tol, serta berjalan kaki menuju bagian yang belum diaspal.

Pada kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.

Proyek itu tercatat merupakan proyek tol pertama di Kalimantan yaitu Balikpapan-Samarinda 99,2 km yang ditargetkan tuntas Mei 2019.

Saat rampung nanti, keberadaan tol ini akan memangkas waktu perjalanan sampai 2 jam.

Proyek itu menelan biaya sebesar Rp14,9 triliun dan dianggap menjadi urat nadi yang sangat penting untuk menghubungkan dua kota terbesar di Kalimantan Timur ini.

Berdasarkan data teknis Jalan Tol Balikpapan-Samarinda ini didesain untuk dapat dilewati kendaraan dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam yang artinya untuk menempuh jalan tol sepanjang 99,2 km tersebut, waktu tempuhnya hanya sekitar 1-1,5 jam.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda terbagi dalam 5 seksi pekerjaan yakni Seksi I dengan ruas km 13 Balikpapan-Samboja, Seksi II dengan ruas Samboja-Palaran I, Seksi III dengan ruas Samboja-Palaran II, Seksi IV dengan ruas Palaran-Jembatan Mahkota, dan Seksi V dengan ruas Balikpapan-Sepinggan.

Gubernur Awang Faroek ketika menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi mengatakan jalan tol tersebut memiliki arti yang sangat penting untuk konektivitas di Kalimantan.

"Jalan tol sepanjang 99,2 km ini sebelumnya bertahun-tahun belum selesai karena masalah status lahan konservasi," katanya.

Namun hal itu kemudian bisa dituntaskan meski ada beberapa persoalan misalnya pada km 17,5 yang belum selesai dibebaskan karena kekurangan tenaga pengukur.

Selain itu ada asrama TNI yang telah dipindahkan di lokasi lain sekaligus fasilitas di dalamnya.