Gema Mathla`ul Anwar dukung peningkatan status BNN

Dengan peningkatan status menjadi setingkat kementerian, maka kewenangan BNN dalam memerangi peredaran narkoba akan semakin luas."

Jakarta (ANTARA News) - Generasi Muda (Gema) Mathlaul Anwar mendukung upaya peningkatan status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga setingkat kementerian, terutama karena Indonesia sudah darurat narkoba.

"Dengan peningkatan status menjadi setingkat kementerian, maka kewenangan BNN dalam memerangi peredaran narkoba akan semakin luas," kata Ketua Umum DPP Gema Mathlaul Anwar Ahmad Nawawi kepada pers di Jakarta, Rabu.

Nawawi mengemukakan keterangan tersebut sehubungan akan adanya peningkatan status BNN menjadi lembaga setingkat kementerian sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini.

Dengan demikian, menurut Menko Polhukam dalam keterangan kepada pers, status Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso pun akan menjadi setingkat menteri.

Pimpinan Gema Mathlaul Anwar lebih lanjut mengapresiasi Pemerintah yang mengambil sikap bijaksana dengan akan menaikkan status BNN menjadi setingkat kementerian dalam waktu dekat karena persoalan penyalahgunaan narkoba sudah kian membahayakan.

Ia juga mengatakan, para pengguna narkoba umumnya adalah remaja yang berada pada usia produktif dan tengah mencari identitas diri, sehingga pendekatan terhadap mereka jangan sampai dilakukan secara represif, melainkan supaya lebih persuasif dan rehabilitatif.

"Oleh karena itu BNN juga perlu mengandeng organisasi-organisasi kepemudaan untuk melakukan pendekatan itu. Kita harus bahu membahu agar Indonesia bebas narkoba dapat segera terwujud," kata pimpinan generasi muda dari Ormas Islam yang sudah berusia lebih dari satu abad itu.

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok dan Malang KH A Hasyim Muzadi belum lama ini mengemukakan, narkoba sudah merambah ke mana-mana, bahkan ke kalangan TNI dan Polri serta pondok pesantren.

Oleh karena itu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut menegaskan perlunya gerakan nasional yang melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pesantren secara masif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba.

KH Hasyim mengaku terkejut dengan pernyataan Kepala BNN yang menyebutkan bahwa pengguna narkoba di berbagai daerah di Indonesia pada 2015 tercatat mencapai 5,8 juta orang dan Indonesia juga merupakan pasar terbesar narkoba di ASEAN.

Mantan Ketua Umum PBNU itu juga sependapat dengan Komjen Pol Budi Waseso bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak cukup ditangani oleh BNN, tetapi harus ditanggulangi dengan gerakan rakyat semesta.