Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR dari FPKS, Abdul Hakim, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak tegas dan mengevaluasi posisi Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Rajasa, menyusul beruntunnya kecelakaan transportasi akhir-akhir ini. "Sudah saatnya Presiden Yudhoyono bertindak tegas dan kongkret," katanya saat dihubungi terkait dengan kecelakaan Pesawat Garuda GA 200 di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Rabu pagi. Ditegaskannya Presiden sebaiknya tidak lagi mengeluarkan kosa kata "akan" dan tidak perlu menunggu hasil Tim Nasional Evaluasi Keselamatan, tetapi lakukan saat ini juga. "Tunjuk Menhub pengganti Hatta yang punya kapabilitas dan integritas," katanya geram. Menurut dia, dengan musibah GA 200 di Adi Sucipto ini semakin membuktikan kegagalan pemerintah c.q. Menhub Hatta Rajasa dalam melakukan fungsinya sebagai pembina transportasi nasional sebagaimana diamanatkan UU Penerbangan. Dikatakan, sebagai pembina, mestinya regulator mampu melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan. "Khusus dalam hal keselamatan penerbangan, tugasnya menjadi tanggung jawabnya didelegasikan kepada menteri yang membidangi perhubungan," katanya. Oleh karena itu, Menhub Hatta Rajasa tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya. "Kepada pihak kepolisian dan bekerjasama dengan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) diharapkan segera melakukan penyelidikan dan investigasi kemungkinan sabotase persaingan antar maskapai," katanya. Sementara itu, anggota Komisi V DPR lainnya, Hasanuddin Murod dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan kecewa berat dengan kinerja Garuda sebagai salah satu operator penerbangan yang dinilai lebih baik dalam hal `safety`. "Garuda adalah operator penerbangan yang selama ini dianggap sangat `safety` dibandingkan lainnya, toh terjadi juga kecelakaan," kata Murod singkat. Ditambahkannya lengkap sudah musibah di negeri ini, yakni mulai kecelakaan laut, udara, darat dan banjir, gempa, tanah longsor, tsunami dan saling susul menyusul hampir tidak jedanya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR, A. Muqowam, yang dihubungi secara terpisah meminta secara tegas pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menhub Hatta Rajasa. "Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban politik dan harus diselesaikan dengan cara politis juga secepatnya," kata Muqowam singkat. Ia juga menegaskan perlunya pemerintah benar-benar melakukan kajian, evaluasi dan perbaikan terhadap seluruh komponen transportasi, terutama Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan regulasinya. Didesak bentuk penyelesaian secara politis itu seperti apa? Muqowam menegaskan hal itu terserah kepada Presiden Yudhoyono dan Menhub Hatta Rajasa. (*)

Copyright © ANTARA 2007