Polemik taksi, DPR katakan negara harus cerdas pantau sektor modern

Jakarta (ANTARA News) - Menanggapi demonstrasi para pengemudi taksi meter Selasa ini, DPR berharap negara bisa lebih cerdas memantau perkembangan sektor modern, salah satunya transportasi berbasis aplikasi mobile.

"Negara harus lebih cerdas memantau jangan sampai perkembangan sektor modern mematikan sektor tradisional," ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Gedung Parlemen di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut. menurut Fahri, kendati perusahaan taksi konvensional semisal Bluebird, Express, atau jasa telah menjalankan bisnisnya bertahun-tahun, pemerintah tidak seharusnya serta-serta mematikan transportasi berbasis aplikasi.

"Bluebird dan kawan-kawan itu sektor tradisional, mereka sudah berbisnis itu berpuluh-puluh tahun, sekarang tiba-tiba orang dengan aplikasi dia komando semua yang punya mobil jadi pengusaha-pengusaha. Itu enggak boleh dimatikan, sebab logic dari ekonomi baru berdasarkan pengetahuan," kata dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan pentingnya negara menjembatani masalah ini. Salah satunya dengan modernisasi sistem kepemilikan taksi.

"Jangan taksi dikuasai oleh pemodal besar. Taksi mesti mulai dikuasai setiap orang. Jadi supir taksi itu bisa menjadi pemilik taksi, sehingga bisa daftar ke aplikasi itu. Dia bisa menjadi peserta," tutur Fahri.

Hari ini, para pengemudi taksi konvesional berunjukrasa menolak kehadiran taksi berbasis aplikasi, di sejumlah titik Ibu Kota, salah satunya di depan Gedung DPR/MPR.

"Meminta perlakuan yang adil antara taksi meter dan non meter. Taksi meter jangan di zolimi. Kami minta pemerintah melindungi taksi meter. Bubarkan Uber dan GrabCar," kata mereka saat melakukan orasi.