Komisi V DPR janji perjuangkan aspirasi masyarakat Sultra

Saya perlu katakan bahwa di Komisi V DPR RI saat ini ada dua anggota DPR RI asal Sultra yakni Ridwan Bae (F-Golkar) dan Umar Arsal (F-PD). Artinya bahwa apa yang diusulkan masyarakat di daerah dan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan mitra

Kendari (ANTARA News) - Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Rombongan Michael Wattimena mengatakan berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diusulkan dari seluruh bupati dan wali kota di Sultra.

"Saya perlu katakan bahwa di Komisi V DPR RI saat ini ada dua anggota DPR RI asal Sultra yakni Ridwan Bae (F-Golkar) dan Umar Arsal (F-PD). Artinya bahwa apa yang diusulkan masyarakat di daerah dan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan mitra Komisi V tentu harus diperjuangkan," ujarnya pada acara ramah tamah dengan Gubernur Sultra dan para bupati dan walikota se-Sultra, Senin malam.

Menurut Politisi Partai Demokrat dapil Papua Barat itu mengatakan, kunjungan reses Komisi V DPR RI di Bumi Anoa Kota Kendari sebagai wujud komitmen seluruh anggota DPR yang mempunyai tugas memperjuangkan aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan.

"Artinya, apa yang di usulkan di daerah yang berkaitkan dengan kewenangan di Komisinya, akan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk dibahas bersama pemerintah yang terkait dengan bidang Komisi V," ujarnya.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke daerah ini untuk meminta berbagai masukan, terutama terkait bidang perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pembangunan perdesaan dan kawasan tertinggal, serta meteorologi.

Ia mengatakan, komisi V DPR RI melakukan kunjungan tahun reses ketiga di tahun 2016 terbagi pada dua wilayah yakni di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sultra.

Dalam ramah tamah yang dipimpin Gubernur Sultra Nur Alam dan didampingi Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, dilakukan dialog dan tanya jawab dengan mendengar masukan sekaligus permintaan bantuan dari para bupati dan wali kota di Sultra terkait permasalahan dasar yang dialami di daerah masing-masing.

Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud misalnya meminta kepada anggota Komisi V untuk memperjuangan usulan pembangunan bandara di daerah itu yang dipandang perlu karena selain daerah itu berada paling ujung utara Provinsi Sultra, juga sekaligus berbatasan dengan wilayah Sulawesi Selatan.

Sementara Bupati Konawe Kepulauan Amarullah juga mengharapkan, agar pembangunan jalan lingkar di wilayahnya sepanjang 125 kilometer itu bisa mendapat tambahan anggaran yang memadai, sehingga akses jalan yang menghubungkan tujuh wilayah kecamatan bisa teraspal hingga dua atau tiga tahun ke depan.

Begitu pula dengan Bupati Buton Utara Abu Hasan, Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah dan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaeman, juga mengatakan bahwa di daerahnya masih ada desa yang terisolir yang sulit dijangkau melalui darat karena belum ada sarana jembatan.

"Kalau di beberapa daerah banyak dijumpai jembatan yang tidak punya sungai tetapi di daerah kami banyak sungai namun belum ada jembatanya," ujar bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah.

Rangkaian kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Sultra diawali dengan melihat langsung pembangunan Bandara Haluoleo di Konawe Selatan dan pembangunan pelabuhan Kontainer Bungkutoko Kota Kendari yang sedikit lagi akan diresmikan penggunaanya oleh Presiden Joko Widodo.

Pada hari kedua (22/3), anggota Komisi V DPR RI yang beranggotakan 13 orang itu, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan penyeberangan Fery Amolengo di Konawe Selatan menuju Labuan (Buton Utara) yang sudah diresmikan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pertengahan Februari 2016.