Mahyudin: BNN harus diberi porsi regulasi lebih

Kita harus berkaca pada saat perang candu sekarang bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tujuan pihak luar ..."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR, Mahyudin, mengatakan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus diberi porsi lebih dalam hal regulasi, pendanaan, dan juga penambahan personel yang memadai untuk menunjang pemberantasan narkotika dan obat berbahaya (narkoba).

"Kejahatan narkoba merupakan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana saat ini bukan saja kalangan muda. Tapi, juga telah merambah hampir ke seluruh jenjang usia dan strata sosial, katanyaa saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Tertangkapnya Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiandi, yang tertangkap saat mengonsumsi narkoba dan hasil tes urine, darah dan rambutnya positif, maka hal menjadi fakta yang tidak dapat dipungkiri, katanya.

"Untuk menaikkan status BNN menjadi kementerian tentu harus disertai dengan proses kajian, di mana hal itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang membatasi jumlah kementerian," kata Mahyudin.

Ia menilai, hal utama untuk mendukung BNN adalah keseriusan seluruh lapisan birokrat ditunjang juga oleh keterlibatan masyarakat dan tokoh agama secara total.

"Bisa atau tidaknya menaikkan status BNN menjadi kementerian adalah hak prerogatif Presiden, tapi jika dipandang perlu kenapa tidak dinaikkan saja?" kata Mahyudin.

Pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus di mulai dari lingkungan, terutama keluarga, ujarnya.

Ia mengemukakan, pemahaman untuk mengubah mental, moral dan keterlibatan tokoh agama bersama-sama memberikan pencerahan rohani pada umat.

"Hal itu dalam upaya membantu percepatan pemberantasan kejahatan narkoba," kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Mahyudin mengatakan, kejahatan narkoba harus segera diatasi secara ekstrem, tidak perlu memandang strata sosial dalam mengambil tindakan baik itu warga biasa atau pejabat.

"Kita harus berkaca pada saat perang candu sekarang bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tujuan pihak luar untuk melemahkan mental anak bangsa agar tingkat kekritisan dan produktivitasnya menurun," ujarnya.

Saat bangsa ini lengah dan terbuai, maka dengan mudah pihak asing menguasai sendi-sendi ekonomi dan pertahanan Bangsa Indonesia, demikian Mahyudin.