Para advokat siap kawal Pilkada DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Para advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Demokrasi (APD) akan mengawal proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap calon kepala daerah.

"Kita prihatin disetiap pilkada sering kali calon yang terlihat baik dan menonjol kerap menjadi korban praktek kriminalisasi sehingga yang bersangkutan tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah. Ini jangan sampai terjadi di DKI karena ibu kota merupakan barometer Indonesia," kata Ketua APD Otto Hasibuan di Jakarta, Jumat.

APD akan segera dideklarasikan untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah DKI agar jauh dari praktek kotor untuk menjegal salah satu calon.

Otto yang juga Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengatakan, proses kriminalisasi terhadap calon kepala daerah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, APD meminta semua pihak untuk tidak melakukan praktek kotor tersebut di DKI.

Otto menambahkan, untuk mencegah kriminalisasi terhadap calon maka aparat penegak hukum harus netral dan mempercepat proses penetapan status terhadap calon kepala daerah yang dilaporkan kepada mereka.

Apakah calon yang bersangkutan bersalah atau tidak sehingga tidak menjadi bahan pemberitaan yang tidak jelas ujungnya seperti kasus dugaan penyelewengan di RS Sumber Waras.

"KPK harusnya secepatnya mengeluarkan pernyataan resmi apakah kasus Sumber Waras ada unsur korupsi atau tidak. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kriminalisi terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kalau salah nyatakan salah kalau tidak ya dibilang tidak jangan dibiarkan mengambang," tegasnya.

Dia menyatakan, KPK jangan takut dan jangan mau ditekan oleh pihak manapun. Sehingga jika kasusnya tidak ada bukti segera ditutup.

Advokat Pengawal Demokrasi sendiri siap membela Ahok jika ditemukan adanya proses kriminalisasi terhadap pencalonannya.

Guru besar yang juga pengajar pada fakultas hukum UGM ini juga menilai wacana untuk menaikkan syarat calon kepala daerah perseorangan merupakan upaya untuk menjegal calon perseorangan.

Untuk itu, Otto mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi setiap upaya penjegalan yang dilakukan oleh pihak manapun.

"Jika ada Parpol yang berupaya melakukan penjegalan niscaya mereka akan semakin tidak dipercaya rakyat. Parpol seharusnya belajar kenapa rakyat mulai tidak mempercayai bukan malah membuat langkah yang menjauh dari rakyat," lanjutnya.