Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat di Bumi Cenderawasih terkait penembakan pekerja beberapa waktu lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura Jumat mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan Menkopolhukam agar mengkaji mendalam sebelum memberikan pertanyaan.
"Pasalnya, hal ini berpotensi memberi umpan balik yang luar biasa bagi seluruh komponen masyarakat," katanya.
Menurut Hery, pihaknya menyampaikan itu untuk menanggapi sikap pemerintah pusat yang akan melaksanakan operasi militer di Papua sebagaimana pernah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kami belum tahu soal informasi operasi keamanan yang akan diberlakukan di Papua, tapi soal itu harus kita duduk bersama, jangan sampai ada pernyataan emosional sesaat," ujarnya.
Sebelumnya, empat orang pekerja di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, tewas akibat penyerangan kelompok sipil bersenjata.
Penembakan ini disikapi pemerintah dengan akan melakukan operasi keamanan di Papua.
"Kita akan lakukan seperti di Poso. Poso, operasi maju dengan baik," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, beberapa hari lalu.
Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016