Wapres : perlu infrastruktur terpadu industri perikanan

Selalu dimulai dari ketersediaan `cold storage` (pabrik pendinginan) yang berdampingan dengan `processing` (pengolahan), dan pelabuhan,"

Banda Neira (ANTARA News) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) mengatakan wilayah-wilayah strategi sektor perikanan, salah satunya Selat Banda, memerlukan pembangunan infrastruktur yang terpadu guna meningkatkan produksi.

"Selalu dimulai dari ketersediaan cold storage (pabrik pendinginan) yang berdampingan dengan processing (pengolahan), dan pelabuhan," kata JK di Pulau Banda Neira, Maluku, Kamis.

Wapres menjelaskan bahwa ketiga infrastruktur tersebut harus ada untuk mendorong industri perikanan nasional.

Namun dalam kunjungan kerjanya ke Ambon dan Banda Neira, JK mendapati bahwa infrastruktur tidak akan berguna kalau tidak ada pasokan bahan baku dan energi.

Dalam kunjungannya ke pabrik pengolahan ikan di Pelabuhan Ikan Nusantara di Ambon, maupun saat di Banda Neira, Wapres menerima keluhan bahwa pasokan ikan cakalang dan tuna berkurang drastis, selain itu dua pabrik pendinginan yang dikunjungi di Banda Neira berhenti beroperasi.

"Jadi selain tiga itu (infrastruktur pendukung) ujungnya adalah nelayan," kata dia.

Saat ini, nelayan kesulitan untuk menuju pabrik pendinginan ikan karena kurangnya jumlah kapal.

Sementara itu, penggunaan kapal asing masih dilarang karena adanya moratorium yang diberlakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Moratorium ok, tapi pengusaha nasional harus segera masuk," kata JK.

Oleh karena itu, JK mengatakan alasannya mengajak para pengusaha perikanan dalam kunjungannya ke Maluku kali ini adalah untuk mendengar rencana mereka terkait kondisi tersebut.

Wapres melakukan kunjungan kerja ke Maluku, yakni Ambon, Pulau Banda Neira dan Pulau Tual, pada 16-18 Maret untuk meninjau infrastruktur maritim dan industri perikanan.

Wapres didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin, Tim Ahli Wapres Bidang Ekonomi Sofjan Wanandi, Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Thomas Darmawan, dan beberapa perwakilan asosiasi pengusaha pengolahan ikan.