Presiden Jokowi minta Bakamla perangi penyeludupan

Tingkatkan kapal patroli dan operasi bersama-sama, kalau perlu dengan negara tetangga kita."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo memerangi penyeludupan.

"Kepala Bakamla yang baru agar memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi penyeludupan ini," kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas penyeludupan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Presiden juga meminta ada langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyeludupan.

Presiden mengatakan, Indonesia yang merupakan negara kepulauan, di mana memiliki sekira 17.000 pulau, sangat rawan sekali terhadap praktik-praktik penyeludupan, termasuk penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing).

"Negara kita ada 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke yang sangat rawan sekali terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika dan juga hal yang berkaitan illegal fishing juga masalah penyeludupan narkoba," ujar Presiden Jokowi.

Presiden meminta praktik penyeludupan harus segera diatasi karena akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing, bahkan bisa mematikan industri nasional.

Dalam memerangi penyeludupan, Presiden Jokowi memerintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.

"Tingkatkan kapal patroli dan operasi bersama-sama, kalau perlu dengan negara tetangga kita," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga memerintahkan Polri dan TNI meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan, agar praktik-praktik penyeludupan khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil melalui jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah.

"Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain, tidak ada ampun dan saya ingin juga tidak ada kongkalikong lagi, baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, kuota impor," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menginginkan dilakukan reformasi total menyeluruh tata kelola perizinan impor yang terintegrasi dalam sistem informasi yang baik.

Dalam Rapat Terbatas ini beberapa menteri Kabinet Kerja hadir, diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.