"Saat ini dwelling time sudah mencapai 3,6 hari. Namun, seperti kita ketahui, Pak Presiden minta dwelling time bisa turun antara 2-3 hari. Untuk itu kita harus bekerja keras menurunkannya," kata Agung Kuswandono, Ketua Satgas Dwelling Time, yang dibentuk Kemenko Kemaritiman, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Agung yang juga menjabat sebagai Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, mengatakan salah satu upaya yang akan dilakukan di antaranya melihat sektor mana yang bisa diperbaiki untuk mengurangi dwelling time.
Dengan demikian, target yang ditetapkan Presiden dapat dicapai.
Agung menuturkan, capaian 3,6 hari disebutnya telah melebihi target yang ditetapkan Presiden Jokowi yang pertama, yakni 4,7 hari.
Ia mengklaim, pencapaian mengurangi dwelling time dari sebelumnya 7-8 hari menjadi 3,6 hari merupakan prestasi yang cukup membanggakan.
Mantan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan itu pun mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran kementerian/lembaga, serta pelaku usaha dalam mendukung instruksi Presiden Jokowi terkait dwelling time.
"Baru kali ini semua kementerian/lembaga sukarela memperbaiki hal yang mengganggu proses di Tanjung Priok. Ini mempercepat dwelling time dari 7-8 hari menjadi sekarang 3,6 hari," katanya.
Agung menambahkan, pihaknya akan berupaya keras mewujudkan instruksi Presiden Jokowi agar dwelling time bisa mencapai 2-3 hari.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya agar jangan sampai ada korban dwelling time dalam bentuk pergantian pejabat atau menteri karena tidak juga beres mengurus waktu bongkar di pelabuhan.
"Akan saya pantau terus, enggak boleh ada korban lagi, saya enggak main-main masalah ini," kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).
Ia mengatakan telah mengecek langsung di lapangan terkait waktu bongkar di pelabuhan yang masih berkisar 6 hingga 7 hari, beberapa waktu lalu, sementara di Singapura hanya sehari dan Malaysia 2 hari. Jokowi memberi waktu enam bulan ketika itu agar masalah tersebut bisa diturunkan di bawah lima hari.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
