Jakarta (ANTARA News) - Departemen Keuangan dijadualkan melakukan konsultasi mengenai pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) dengan pihak DPR pada Selasa ini. "Hari ini sekitar jam 13:30 WIB Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta untuk membahas pemberian fasilitas PPN Rusuna," kata satu sumber di Departemen Keuangan Jakarta, Selasa. Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), M. Yusuf Asy`ari juga menyatakan bahwa pihaknya sudah menjadualkan rapat dengan Komisi XI DPR dalam rangka fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembeli Rusuna 20 lantai yang menjadi program pemerintah. "Kebijakan untuk membebaskan PPN untuk Rusuna ini tidak cukup melalui Keputusan Menteri tetapi harus melalui Peraturan Pemerintah," kata M. Yusuf Asy`ari. PP tersebut, kata Menpera, untuk memberikan batasan agar Rusuna tersebut jangan sampai dikategorikan ke dalam barang mewah karena selama ini harga Rusuna yang masuk dalam kategori bebas PPN hanya yang bertipe 21. Menurut dia, segera setelah PP diterbitkan paling lambat akhir Maret 2007 maka pembangunan Rusuna pertama akan segera dimulai. Saat ini pemerintah telah menyiapkan tiga lokasi di Jakarta, yakni Pulo Gebang, Pulo Gadung, Marunda, dan Kemayoran. Menpera juga mengungkapkan saat ini sudah ada empat sampai lima pengembang di antaranya satu berasal dari BUMN yang menyatakan minatnya untuk membangun Rusuna. Menpera berharap dengan adanya fasilitas pembebasan PPN untuk pembangunan Rusuna diharapkan pengembang yang berminat akan semakin bertambah mengingat lokasi yang ditawarkan sangat strategis yakni berdekatan dengan kawasan industri.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
