Yogyakarta susun prioritas penanganan banjir Winongo

Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun prioritas penanganan banjir Sungai Winongo yang sempat menggenangi permukiman warga dan merusak sejumlah infrastruktur di sepanjang bantaran sungai.

"Prioritas itu perlu disusun untuk menentukan penanganan apa saja yang harus dilakukan dalam waktu cepat dan sangat dibutuhkan masyarakat karena menyangkut kepentingan umum," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, luapan Sungai Winongo yang terjadi pada Sabtu (12/3) malam mengakibatkan sekitar 1.700 warga harus dievakuasi, namun kembali lagi ke rumah masing-masing saat air sudah tidak menggenangi permukiman.

Saat ini, hanya tersisa tujuh penduduk yang belum dapat kembali ke rumahnya karena rumah tempat tinggalnya hanyut dibawa derasnya arus air Sungai Winongo.

"Yang terpenting adalah memberikan kesadaran kepada warga tentang potensi bencana yang mereka hadapi apabila tinggal di tepi sungai, bukan hanya memberikan larangan. Dengan kesadaran yang terbangun, maka warga tidak akan tinggal di tepi sungai," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta masih terus melakukan pendataan terhadap kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat terjangan air Sungai Winongo yang memiliki konsekuensi pada pembiayaan untuk perbaikan.

"Dari hasil pendataan akan diketahui, kerusakan mana saja yang harus dibiayai menggunakan dana tidak terduga atau dari APBD Kota Yogyakarta," katanya.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta masih menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan air sungai. Luapan tidak hanya terjadi di Sungai Winongo, tetapi di Code namun tidak menimbulkan banyak kerusakan.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, terjadi kerusakan talud di empat lokasi, dua rumah hanyut, satu rumah rusak, satu jembatan rusak dan tiga sumur tercemar.

"Jika menggunakan dana tak terduga, maka penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan harus memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dana tak terduga sebesar Rp5 miliar dan belum digunakan untuk pembiayaan apapun.

"Jika bisa ditangani dengan dana APBD murni atau perubahan, maka penanganan akan lebih diutamakan menggunakan dana APBD," katanya.