Pemerintah Suriah tolak rundingkan pilpres bersama oposisi

Mereka harus meninggalkan ilusi ini."

Beirut (ANTARA News) - Pemerintah Suriah pada Sabtu (12/3) menolak merundingkan pemilihan umum presiden (pilpres) bersama kelompok oposisi dalam negosiasi damai di Jenewa, Swiss, yang akan dimulai pada Senin mendatang (14/3).

Kubu pemerintah Suriah menegaskan bahwa posisi Presiden Bashar al Assad adalah harga mati, dan kelompok oposisi tidak akan bisa mengambil alih kekuasaan melalui perundingan damai di Jenewa.

Menteri Luar Negeri Walid al-Moualem membenarkan pihaknya akan berpartisipasi dalam perundingan damai yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa upaya itu akan berakhir dengan kegagalan jika kelompok oposisi "masih ingin mengambil alih kekuasaan di Jenewa mengingat mereka telah gagal di medan pertempuran."

Delegasi pemerintah Suriah akan menolak setiap upaya untuk memasukkan pemilihan umum presiden dalam agenda perundingan, kata Moualem.

"Kami tidak akan berunding dengan setiap pihak yang ingin menggoyang posisi kepresidenan. Jika hal tersebut merupakan hal yang mereka pikirkan, maka saya sarankan agar mereka tidak datang ke arena perundingan," kata Moualem dalam konferensi pers di Damaskus, seperti dilaporkan Reuters.

Ia menimpali, "Mereka harus meninggalkan ilusi ini."

Moualem mengatakan bahwa delegasi pemerintah akan terbang ke Jenewa pada Ahad dan berencana kembali ke Damaskus dalam 24 jam jika kelompok oposisi tidak menampakkan diri.

Moualem juga menjelaskan posisi pemerintah dalam hal "transisi politik" yang meliputi perubahan konstitusi baru dan perubahan pemerintahan dengan partisipasi kelompok oposisi--tanpa memasukkan klausul pergantian presiden.

Posisi kelompok oposisi sendiri adalah pembentukan badan pemerintahan transisional dengan kewenangan eksekutif penuh. Mereka juga menolak bergabung dengan pemerintah Suriah saat ini.

Merespon komentar Moualem, kubu dewan oposisi utama menuding Damaskus tengah berupaya menggagalkan perundingan sebelum perundingan tersebut dimulai.

"Mereka sudah menggagalkan perundingan sebelum dimulai di Jenewa, ini jelas sekali," kata Monzer Makhous, anggota kelompok oposisi dari High Negotiations Comittee kepada stasiun televisi Al Arabiya Al Hadath.

Di sisi lain, Moulaem juga menegaskan komitmen pemerintah dalam gencatan senjata terbatas yang diiniasiasi oleh Amerika Serikat dan Rusia. Hingga saat ini, gencatan senjata tersebut telah berhasil mengurangi skala kekerasan di Suriah bagian barat sejak mulai berlaku dua pekan lalu.

Namun, Moualem juga mengkritik utusan PBB Staffan de Mistura. Dia mengatakan bahwa de Mistura ataupun pihak lain tidak berhak membicarakan pemilihan presiden di Suriah dan meminta "netralitas dan objektifitas" utusan tersebut.

Moualem juga menolak usulan solusi pembentukan negara federal untuk mengakhiri perang di Suriah.
(Uu.G005)