Naypyitaw, Myanmar (ANTARA News) - Militer Myanmar mencalonkan seorang mantan pendukung junta yang masih di dalam daftar sanksi Amerika Serikat sebagai calon wakil presiden mereka pada Jumat, untuk berpasangan dengan calon presiden pilihan partai Liga Demokrasi Nasional (NLD pimpinan Aung San Suu Kyi.
Menurut Reuters, pemerintah yang terpilih secara demokratis pertama di Myanmar selama lebih dari 50 tahun menghadapi sebuah tantangan besar membawa reformasi dan pertumbuhan ekonomi yang dituntut, sementara bekerja dengan pihak militer yang masih menggenggam kekuatan politik besar.
Majelis rendah parlemen mengadakan pemungutan suara pada Jumat untuk mengonfirmasi Htin Kyam, seorang tokoh yang dekat dengan Suu Kyi sebagai calon presiden mereka.
Di ibu kota Naypyitaw, para anggota parlemen dari pihak militer melakukan pertemuan tertutup dan mencalonkan Jenderal (Pur) Myint Swe sebagai kandidat pilihan mereka. Dia merupakan kepala badan intelijen militer di bawah mantan pemimpin junta, Than Shwe.
Saat Than Shwe memerintahkan sebuah tindakan keras terhadap unjuk rasa anti-junta yang dipimpin oleh para biksu Buddha pada 2007, yang dikenal dengan nama Revolusi Kunyit, Myint Swe merupakan kepala operasi khusus di Yangon.
"Kami mengadaan pertemuan untuk menetapkan calon wakil presiden. Tidak ada seorang pun yang tidak menyetujui proposal ini,"kata seorang dari 166 anggota parlemen dari militer kepada media.
Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby mengatakan pemilihan calon tersebut merupakan sebuah langkah yang penting dalam transisi demokratis di Myanmar.
Namun dia menyebutkan adanya kekurangan dalam aspek struktural dan sistemis dalam konstitusi Myanmar, termasuk disediakannya kursi parlemen untuk militer sebanyak 25 persen, yang membuat pihak militer Myanmar dapat memastikan bahwa salah satu calonnya akan menjadi presiden atau wakil presiden.
Suu Kyi telah mengatakan bahwa dia berencana akan membentuk sebuah pemerintahan rekonsiliasi untuk membantu menjembatani Myanmar yang terpecah setelah dikuasai oleh pihak militer selama hampir 50 tahun.
"Kami akan berpegang teguh pada kebijakan rekonsiliasi nasional tanpa mempedulikan apa yang diputuskan oleh pihak militer," ujar Zaw Myint Maung dari NLD. Dia juga menambahkan bahwa "Kami akan mencoba untuk bekerja bersama pihak militer demi rekonsiliasi nasional".
Perselisihan
Namun adanya sebuah perselisihan antara Suu Kyi dengan militer meluas setelah pencalonan presiden.
Sumber yang berasal dari kubunya mengatakan bahwa dia kecewa dengan kekerasan pendirian pihak militer seputar isu mulai dari mengubah konstitusi yang melarang dirinya menjadi presiden hingga formalitas kecil seperti lokasi serah-terima kekuasaan. Pihak militer menolak untuk memberikan komentar terkait negosiasi dengan pihak NLD.
Beberapa pengikut Suu Kyi mengatakan bahwa terpilihnya Myint Swe itu tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi.
"Aung San Suu Kyi berjuang sangat keras untuk bernegosiasi dengan mereka demi rekonsiliasi nasional," ujar seorang pejabat senior NLD.
"Mereka tidak percaya kepada kami, itu merupakan usaha terakhir mereka untuk melindungi mereka beserta kepentingan mereka," tambahnya.
Sementara Than Shwe menghilang dari khalayak ramai setelah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-mrakyat pada 2011, pencalonan Myint Swe akan memicu timbulnya kecurigaan bagi banyak warga Myanmar bahwa mantan pemimpin junta itu masih memegang pengaruh yang kuat.
"Myint Swe sangatlah dekat dengan mantan pejabat militer senior, terutama mantan petinggi Than Shwe," ujar seorang analis politik, Yan Myo Thein, menambahkan bahwa "pencalonan dirinya dapat berarti bahwa Than Shwe masih berpengaruh di balik layar".
Myint Swe tercantum dalam daftar individu yang dikenakan sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat, karena perannya dalam pemerintahan militer dulunya.
Dia dianggap sebagai seorang calon wakil presiden pada 2012 namun dilarang mengikuti karena menantunya berkewarganegaraan Australia, larangan yang sama dengan apa yang menimpa Suu Kyi.
Konstitusi yang ditulis oleh junta pada 2008 melarang seluruh pejabat yang memiliki orangtua, suami istri, anak-anak yang berkewarganegaraan asing untuk menjadi presiden, sebuah ketentuan yang diyakini secara luas tercipta untuk pemimpin NLD itu.
Sejak saat itu, menantu Myint Swe telah menanggalkan kewarganegaraan Australianya, sejumlah sumber resmi mengatakan kepada media.
(Uu.Ian/KR-MBR/M016)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
