Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Menpera) menjadwalkan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI dalam rangka fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembeli Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusuna) 20 lantai yang menjadi program pemerintah. "Kebijakan untuk membebaskan PPN untuk Rusuna ini tidak cukup melalui Keputusan Menteri tetapi harus melalui Peraturan Pemerintah," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat, M. Yusuf Asy`ari kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI, Senin. PP tersebut, kata Menpera, untuk memberikan batasan agar Rusuna tersebut jangan sampai dikategorikan ke dalam barang mewah karena selama ini harga Rusuna yang masuk dalam kategori bebas PPN hanya yang bertipe 21. Menurut dia, segera setelah PP diterbitkan paling lambat akhir Maret 2007 maka pembangunan Rusuna pertama akan segera dimulai, saat ini pemerintah telah menyiapkan tiga lokasi yakni Pulo Gebang, Pulo Gadung, Marunda, dan Kemayoran. Menpera juga mengungkapkan saat ini sudah ada empat sampai lima pengembang di antaranya satu berasal dari BUMN yang menyatakan minatnya untuk membangun Rusuna. Mengenai belum berminatnya BUMN, menurut Menpera, mereka meminta adanya jaminan pasar dalam arti kalau setelah dibangun ternyata penghuninya sedikit maka pemerintah harus bersedia untuk membeli. "Lah kalau disuruh membeli mana mungkin kita mampu," kata Menpera. Menpera berharap dengan adanya fasilitas pembebasan PPN untuk pembangunan Rusuna diharapkan pengembang yang berminat akan semakin bertambah mengingat lokasi yang ditawarkan sangat strategis yakni berdekatan dengan kawasan industri. Sementara itu menurut Sesmeneg Perumahan Rakyat, Noer Sutrisno, selama ini fasilitas pembebasan baru untuk tipe 21 saja, sedangkan untuk tipe 21 sampai 36 masih kena PPN keinginan kita antara rumah berjajar sederhana (landed house) dengan vertikal (Rusuna) tidak ada perbedaan kebijakan.Menurut dia, apabila program Rusuna ini berhasil maka akan menghemat dari segi ekonomi sampai dengan Rp6 triliun akibat polusi, energi, serta transportasi. Noer juga mengatakan untuk menghindarkan kesulitan pemasaran pembangunan Rusuna 20 lantai tidak perlu langsung dibangun setinggi itu. Mungkin tahap awal 11 lantai dulu, nanti setelah banyak peminatnya maka lantai bisa ditambah lagi. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
