KTT OKI -- Indonesia undang Presiden Sudan sebagai anggota OKI

... kita tidak bisa memilih negara yang akan diundang, seperti memilih menu ala carte di restoran."

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa Indonesia mengundang Presiden Sudan, Omar Hassan Al Bashir, sebagai anggota sah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Pertama, undangan itu dari Sesjen OKI, dan kedua, dari Presiden kita kepada kepala negara-negara anggota OKI karena ini KTT," kata Arrmanatha Nasir di Balai Sidang Jakarta (Jakarta Convention Center/JCC), Senin.

Pernyataan Arrmanatha tersebut untuk menanggapi beberapa pemberitaan dan perhatian dari negara sahabat, salah satunya Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), yang menyesalkan kehadiran Presiden Bashir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif (Kota Kudus Yerusalem) di Jakarta, Senin (7/3).

Presiden Bashir ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Kejahatan Internasional (ICC) sebagai pelaku pembunuhan massal atau genosida dan kekejaman lainnya dalam usahanya menumpas revolusi di wilayah barat Darfur.

"Permasalahan yang dihadapi Sudan dan ICC merupakan masalah yang dihadapi dia dengan ICC. Kita juga bukan negara pihak ICC," kata Arrmanatha.

Ia juga menggarisbawahi bahwa sama seperti pertemuan internasional lainnya, semua negara anggota yang sah pasti akan diundang, dan Indonesia sebagai tuan rumah tidak dapat memilih siapa yang akan diundang.

"Seperti pertemuan internasional lainnya, seperti PBB, OKI, dan lain-lain, kita tidak bisa memilih negara yang akan diundang, seperti memilih menu ala carte di restoran," katanya.

Oleh karena itu, Arrmanatha menyatakan bahwa Indonesia menghormati kehadiran Presiden Bashir sebagai Kepala Negara Sudan yang merupakan salah satu negara anggota OKI.

"Pertemuan OKI adalah untuk semua negara anggota OKI yang sah," ujarnya.

Sebagai tuan rumah Indonesia, dikemukakannya, mengundang 56 negara anggota OKI dan 49 diantaranya hadir.

Selain itu, Indonesia juga mengundang empat negara peninjau (hadir dua negara Rusia dan Republik Afrika Tengah), negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Rusia, AS, Tiongkok, Prancis, Inggris), dan Kuartet negosiasi Palestina-Israel (Rusia, AS, PBB, dan Uni Eropa).