Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan potensi keuntungan pembangunan terowongan air bawah tanah tidak hanya menanggulangi banjir, namun juga keuntungan finansial. Berbicara dalam rapat kerja gabungan Panja RUU Tata Ruang, Komisi V dan pimpinan DPR di Jakarta, Senin, Gubernur menyatakan setidaknya terdapat potensi Rp1,53 triliun. "Ini bisa menjadi sebuah investasi, jadi tidak hanya sekedar penanggulangan banjir, pencegahan penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum," katanya. Dipaparkan Sutiyoso, terowongan air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan biogas dan biosolid, hasil dari pengolahan limbah cair. "Dari retribusi air limbah bisa diperoleh Rp875 miliar, penjualan air baku Rp250 miliar, penjualan pupuk organik biosolid Rp350 miliar dan penjualan biogas Rp55 miliar, semuanya per tahun," katanya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan konsep penampungan air bawah tanah dapat menjadi salah satu solusi pencegahan banjir di ibukota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Balaikota Jakarta pekan lalu mengemukakan hal itu seusai pemaparan "Deep Tunnel Sewerage System" oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum Jakarta. "Ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta karena kita akan bangun tandon air yang besar sekitar 100 meter di bawah permukaan tanah," katanya. Dijelaskannya sistem tersebut bentuknya sama seperti subway yaitu memiliki terowongan dan reservoir yang mampu menampung 30 juta kubik air. "Terowongan itu akan memiliki panjang saluran 17 km dengan diameter 18 meter dan membutuhkan biaya pembangunan Rp4,37 triliun," ujar Fauzi Bowo. Menyinggung tentang rencana skema pembangunan sejumlah proyek untuk pencegahan banjir di Jabodetabek, Sutiyoso meminta agar semua pihak tidak lagi mengulangi kesalahan penanganan banjir 2003. "Saya mengharapkan tidak lagi terjadi seperti 2003, dan juga pembiayaannya dapat lancar," katanya. Sementara itu, dalam rapat kerja iut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan untuk penanggulangan dan pencegahan banjir di Jakarta dari sisi pekerjaan umum dibutuhkan dana Rp3,8 triliun. "Sejumlah Rp2 triliun diusulkan berasal dari APBN, sementara Rp1,8 Triliun dibebankan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta," kata Djoko. Sejumlah Rp2 triliun dari APBN tersebut sudah termasuk Rp500 miliar bantuan pemerintah pusat untuk pembebasan tanah Kanal Banjir Timur. Djoko menambahkan keterlibatan swasta untuk membantu Pemprov DKI dimungkinkan dengan membantu pembangunan waduk atau situ yang dibutuhkan. Dalam rapat yang dibuka oleh Ketua DPR Agung Laksono itu hadir antara lain Menko Perekenomian Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzeta. Hadir juga Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan dan Jawa Timur, Imam Utomo. (*)

Copyright © ANTARA 2007