Wali Kota Surabaya berbagi ilmu di Sulteng

Palu (ANTARA News) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbagi ilmu dalam Dialog Nawacita yang merupakan rangkaian Peringatan HUT ke-66 Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 54 di Kota Palu, Kamis.

"Walaupun kerap dikaitkan dengan istilah pejabat atau pegawai buangan, aparat Satpol PP tidaklah harus berkecil hati," katanya dalam dialog bersama peserta Rapat Koordinasi Satpol PP dan Linmas se Indonesia.

Ia mencontohkan pengalaman dalam memimpin Surabaya, bahwa dalam menjalankan program pemerintahan, ia sangat mengandalkan peran Satpol PP dalam pelayanan masyarakat.

Sehingga kata dia Satpol PP tidak perlu berkecil hati, karena dalam pelaksanaanya satuan ini yang mengambil peran yang sangat penting.

"Dalam melalukan tugas khususnya di lapangan, diusahakan aparat harus memberikan pemahaman dan pengertian terhadap Peraturan daerah. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengerti," ujarnya.

Kemudian, sosialisasi dan penjelasan harus disertai dengan keramahan dan senyuman. Sehingga dapat memberikan suasana tentram, yang pada akhirnya dapat dicintai dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP Seluruh Indonesia.

Kegiatan mengambil tema, Satuan Polisi Pamong Praja Siap Melaksanakan Revolusi Mental Sebagai Perwujudan NawaCita.

Turut serta dalam Rakornas yakni sejumlah pejabat Kemendagri dan seluruh Kepala Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada Pemda Sulteng atas kinerja pemerintahan yang baik selama ini.

"Kenapa kita tunjuk Sulteng pelaksana HUT Satpol PP dan Linmas disini, karena pemerintahannya bagus," ucapnya.

Mendagri berharap dengan langkah ini, bisa memacu daerah lain untuk bekerja dengan baik secara umum dan Sulteng pada khususnya. Kata dia, apa pun tugas pemerintah itu hanya ada dua yakni melayani masyarakat dengan mempermudah perizinan untuk masyarakat dan investor serta melakukan pembinaan pada aparatur pemerintah.