Anggota DPR : fokuskan perdebatan Masela pada manfaat

Semua pihak seharusnya fokus pada nilai manfaat dan keuntungannya bagi negara,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta berbagai pihak memfokuskan perdebatan Blok Masela tidak pada lokasi pembangunan kilang minyak tetapi lebih kepada nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Semua pihak seharusnya fokus pada nilai manfaat dan keuntungannya bagi negara," ujar Iskan dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah tetap mempertahankan tiga prinsip terkait dengan Blok Masela, antara lain bagaimana kedaulatan negara terjamin sesuai konstitusi.

Selain itu, ujar dia, prinsip lainnya adalah memastikan industri berkembang di sekitar lokasi, serta bagaimana mempertahankan kearifan lokal, karena kekayaan alam adalah harta yang harus dijaga.

Menurut Iskan, SKK Migas saat ini belum optimal untuk memenuhi ketiga hal tersebut sehingga ke depannya, ia berharap Pertamina bisa mengambil alih pengelolaan Blok Masela daripada diserahkan kepada swasta.

"Ini aset kekayaan kita, yang seharusnya bisa dijadikan sebagai modal pembangunan," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia dinilai juga harus memperkuat Pertamina agar mampu mengelola Blok Masela.

Sebelumnya, DPP PKS menilai pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, dengan skema darat ("onshore") lebih ekonomis dibandingkan laut atau lepas pantai ("offshore").

"Pengolahan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dengan membangun kilang di darat akan lebih ekonomis dibandingkan kilang LNG laut atau terapung (floating LNG/FLNG)," kata Ketua DPP PKS Memed Sosiawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut dia, pembangunan Blok Masela dengan menggunakan FLNG atau "offshore" tanpa fasilitas darat akan memerlukan investasi sebesar 17,83 miliar dolar AS. Sedangkan pembangunan kilang LNG darat diperkirakan memerlukan investasi sebesar 12 miliar dolar AS.

Angka itu berbeda dengan proposal perkiraan biaya dari kontraktor Masela, Inpex dan Shell, yang menyatakan pembangunan kilang "offshore" hanya 14,8 miliar dolar AS. Sedangkan pembangunan kilang darat "onshore" mencapai 19,3 miliar dolar AS.

Kajian Kemenko Maritim dan Sumber Daya juga mencatat angka yang berbeda yakni biaya pembangunan kilang darat sekitar 16 miliar dolar AS dan kilang terapung 22 miliar dolar AS.

"Dengan demikian, memang ada kesimpulan yang sama dengan kajian Kemenko Maritim, bahwa kilang darat lebih murah dibandingkan dengan kilang laut," ucap Memed.

Dia juga menyebut masyarakat Maluku tentunya menginginkan pengolahan LNG dilakukan di darat, sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh industri hilir gas seperti pupuk dan petrokimia.