BNPB: Lahan relokasi pengungsi Sinabung belum tersedia

Sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat."

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan bahwa lahan untuk relokasi tahap kedua bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), belum tersedia.

"Pemerintah Kabupaten Karo tidak memiliki lahan alternatif untuk menyiapkan relokasi tahap kedua, baik untuk pembangunan rumah maupun lahan usaha tani," katanya dalam konferensi pers "Upaya Penanggulangan Bencana Terkini" di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu.

Masalah lainnya, menurut dia, pertanggungjawaban dana siap pakai (DSP) yang telah diberikan tidak lancar dan pelaksanaan kegiatan percepatan relokasi lambat.

Namun demikian, Willem mengemukakan, terdapat beberapa alternatif relokasi secara mandiri bagi para pengungsi.

"Masyarakat akan mencari sendiri lahan untuk pembangunan rumah dan lahan pertanian dengan didampingi Pememerintah Kabupaten Karo," tuturnya.

Selanjutnya, dikatakannya, dialokasikan dana hibah pemerintah yang sudah ada di Pemerintah Kabupaten Karo untuk setiap kepala keluarga (KK) senilai Rp110 juta untuk bantuan rumah dan lahan pertaniannya.

"Pembangunan rumah akan dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.

Ia mengatakan, sampai saat ini telah diselesaikan relokasi tahap pertama hunian tetap pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

"Ini sesuai target Presiden Joko Widodo dan berlokasi di daerah Siosar, Merek, Kabupaten Karo, yang di bangun di lahan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 30 hektare dari lahan APL yang disediakan seluas 250 hektare," katanya.

Ia menjelaskan, total jumlah pencapaian pembangunan rumah adalah 370 unit, sedangkan rencana relokasi tahap kedua yang harus direalisasikan sebanyak 1.683 KK.

"Dana relokasi tahap kedua berjumlah sekitar Rp190 miliar. Dana tersebut sudah diberikan ke Pemda Karo melalui Kementerian Keuangan dan sudah tercantum dalam DIPA APBD Kabupaten Karo," demikian Willem Rampangilei.