"Kementerian PPPA mengadvokasi Penyusunan Aksi Daerah pencegahan pornografi anak di 11 Provinsi. Mulai dari Jateng sampai ke Jabar. Di sini Sumatera Selatan, di mana?," kata Iqbal lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Legislator PKS ini memberi contoh program tersebut tidak dirasakan oleh warga daerah pemilihannya, yaitu di Sumatera Selatan II yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih.
Karena tidak dirasakannya program tersebut, kata dia, mengakibatkan anggaran untuk Biro Perempuan dan Anak di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi kecil.
"Apakah itu anggarannya tidak ada sehingga tidak masuk anggaran daerah? Sangat miris di saat angka pornografi meningkat di banyak daerah," kata dia.
Komisi VIII, kata dia, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemen-PPPA membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 dan isu-isu aktual lainnya.
Dalam RDP ini, lanjut dia, Komisi VIII meminta Kemen-PPPA untuk menyampaikan data laporan keuangan secara lebih terperinci dalam bentuk matriks untuk tiap program dan fungsi pada tahun 2015 sebagai bentuk pengawasan.
"Ada sekitar 8,05 persen anggaran Kemen-PPPA tidak terserap. Itu kemana. Dari pagu anggaran sekitar Rp217 miliar, ada yang tidak terserap. Ini yang harus dilaporkan daftar realisasi anggarannya," kata Iqbal.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
