NU usulkan 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila

Surabaya (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Hal itu tertuang dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sekretaris PWNU Jatim Prof Akhmad Muzakki dalam seminar "Kembali ke Pancasila" yang dihadiri Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto di Surabaya, Selasa.

Dalam seminar yang juga dihadiri Wakil Rais Aam PBNU K.H. Miftakhul Achyar, Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, dan pengamat politik UI Eep Saefullah Fatah, NU menilai pluralitas dan multikulturalitas dari bangsa ini adalah fakta.

NU menyatakan fakta itu membutuhkan perangkat ideologi yang mendukungnya agar menjadi negara-bangsa yang kokoh dan kuat. Pancasila merupakan "kalimatun sawa" (titik temu) semua elemen bangsa.

Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi solusi ketika muncul masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.

NU juga berpendapat bahwa Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal, dan Soekarno adalah penggali Pancasila. Agar momentum kesejarahan itu tidak hilang, maka 1 Juni harus menjadi Hari Kelahiran Pancasila.

"Pancasila itu sudah 70 tahun menjadi titik temu keberagaman kita, tapi Pancasila belum punya Hari Lahir, karena itu PBNU menyiapkan naskah akademik untuk itu dan PWNU Jatim jadi pelaksana," kata Ketua PWNU Jatim K.H. Mutawakkil Alallah.

Menurut dia, ikhtiar NU itu wajar saja, karena NU terlibat dalam perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI, bahkan alim ulama NU merumuskan hubungan Pancasila dan agama pada 1983 hingga menetapkan Pancasila sebagai asas bernegara pada Muktamar 1984.

"Bagi NU, Pancasila memang bukan agama dan tak bisa menggantikan agama, tapi Pancasila tak bertentangan denga agama, karena nilai ketuhanan dalam sila pertama menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara kita," katanya.

Oleh karena itu, PWNU mendukung langkah PBNU untuk mendorong adanya peringatan Hari Lahir Pancasila pada setiap 1 Juni.

"Ada yang bilang (Pancasila, red.) itu toghut, tapi dia menjadi PNS dan buku nikahnya dari negara Pancasila," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj menyatakan Muktamar Jombang pada Agustus 2015 telah merumuskan Islam Nusantara untuk memadukan agama dan kebangsaan (Pancasila).

"Islam Nusantara yang menerapkan Pancasila itu terbukti membuat agama dapat berkembang dengan baik, sedangkan konsep khilafah pascaruntuh Bani Usmaniyah pada 1924 selalu gagal, karena tidak ada titik temu antara nasionalisme (paham kebangsaan) dengan agama, meski sejumlah negara di Timur Tengah itu 100 persen muslim," katanya.

Islam Nusantara

Dalam seminar itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto menyampaikan apresiasi kepada NU atas kepeloporan dalam menyelamatkan Pancasila, baik dari penyelewengan oleh Orde Baru hingga kini mengembangkan Islam Nusantara.

"Islam Nusantara itu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai ketuhanan, sehingga pimpinan Uni Sovyet pun menghormati Soekarno dengan membangun Masjid Biru dan pimpinan Afrika Selatan Nelson Mandela juga membangun masjid untuk menghormati Syeikh Yusuf," katanya.

Gubernur Jatim Soekarwo juga mengapresiasi Islam Nusantara yang dikembangkan NU untuk dunia, karena Islam Nusantara itu memadukan agama dengan negara melalui Pancasila sebagai titik temu.

"Saya setuju seribu persen dengan Islam Nusantara, karena memasukkan nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya bangsa dengan titik temunya adalah Pancasila. Apalagi, Pancasila sekarang sedang ada di lorong sepi," katanya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Pancasila itu saat ini hanya di warung dan ruang-ruang seminar, karena keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat kecil itu tidak ada.

"Bom WTC itu sebenarnya karena tidak ada keadilan untuk Palestina, lalu liberalisasi juga tidak adil, karena mereka yang kuat itulah yang menang, bahkan di Indonesia saat ini satu persen orang menguasai 50 persen perekonomian," katanya.

Oleh karena itu, Islam Nusantara dengan Pancasila di dalamnya bisa menjadi solusi dunia.

"Dalam praktiknya, saya mengembangkan konsep Jatimnomics dalam bidang pembangunan, tapi intinya sama, karena Jatimnomics itu memihak keadilan atau masyarakat kecil," katanya.

Ia menyebut Jatimnomics merupakan konsep ekonomi yang adil dan memihak masyarakat kecil.

"Pertanian itu berperan 36 persen dalam perekonomian, tapi kita selama ini memihak buruh atau industri, karena itu harus diubah," katanya.

Keberpihakan lainnya, katanya, terkait dengan usaha menengah, kecil, dan mikro.

"Kita selama ini tidak adil kepada UMKM, karena bunga untuk UMKN dipatok 19 persen, padahal untuk industri atau masyarakat umum hanya 14 persen, sehingga UMKM mengalami kesulitan. Itu nggak Pancasilais, karena itu kita berikan bunga kompetitif," katanya.

Bahkan, Jatimnomics juga melahirkan lima perda, lima pergub, dan beberapa SE (surat edaran), di antaranya Pergub Larang Impor Sapi dan Pergub Larangan Impor Gula.

"Kita juga buka kantor perdagangan pada 26 provinsi dan Jatimmart segera dibuka di Singapura pada 30 Maret 2016," katanya.