Anggota DPR minta pemerintah deklarasikan gerakan lawan narkoba

Pemerintah harus segera mendeklarasikan gerakan nasional perang melawan narkoba dengan melibatkan semua elemen masyarakat,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta segera mendeklarasikan gerakan nasional melawan narkoba karena narkoba telah masuk ke berbagai kalangan di Tanah Air termasuk aparat, kata Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf.

"Pemerintah harus segera mendeklarasikan gerakan nasional perang melawan narkoba dengan melibatkan semua elemen masyarakat," kata Muzammil Yusuf dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pentingnya deklarasi gerakan nasional untuk berperang mengatasi narkoba itu penting dilakukan antara lain karena target ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 ternyata tidak berhasil.

Hal tersebut, ujar politisi PKS itu, karena semakin canggihnya modus operandi peredaran narkoba dan belum terintegrasinya sistem penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

"Perbatasan Indonesia juga rentan dengan penyelundupan narkoba dari luar negeri, sehingga potensi korban generasi muda Indonesia sangat besar," ujarnya.

Ia juga menyayangkan kendornya penegakan hukuman mati terhadap bandar narkoba yang dinilai terjadi karena adanya tekanan internasional, padahal hukuman itu mendapat dukungan luas dari masyarakat yang ada di dalam negeri.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan akan memberikan sanksi tegas, berupa pemecatan, bagi prajuritnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

"Apabila dia (prajurit) sudah terkena narkoba maka dia tak bisa menjadi prajurit TNI, hukuman tambahan dipecat," kata Panglima TNI di sela-sela acara pembukaan Gashuku Nasional dan Rakernas Forki di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (27/2).

Yonintel Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) akhir pekan lalu melakukan penggerebekan dan mengamankan oknum TNI nakal karena terlibat narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Panglima TNI juga telah memerintahkan satuan komandan untuk melakukan pengecekan rutin terhadap struktur divisi yang dipimpinnya. Upaya ini akan terus dilakukan secara terus-menerus untuk pembersihan dari oknum TNI yang nakal.

"Sejak akhir 2015, saya perintahkan kepada semua Pangkotama, komandan satuan untuk melakukan pembersihan di tubuh masing-masing," ujarnya.

Terkait upaya pembersihan oknum TNI, Gatot menginstruksikan agar terus dilakukan pembersihan secara rutin. Bila ada yang berhasil melakukan pembersihan maka diapresiasi. Namun, bila ada oknum yang terkena maka komandan akan ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.