Mendes tegaskan OJK berperan kawal pembangunan desa

Dana Desa adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam memajukan desa. OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan tentu dibutuhkan perannya dalam mengawal pembangunan ekonomi desa, sehin

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran penting dalam mengawal pembangunan desa.

"Dana Desa adalah bentuk nyata dari komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam memajukan desa. OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan tentu dibutuhkan perannya dalam mengawal pembangunan ekonomi desa, sehingga benar-benar menyejahterakan masyarakat desa," ujar Menteri Marwan, dalam Dialog Nasional "Meningkatkan Peran Sektor Keuangan dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah" di Jakarta, Senin

Dalam membangun perekonomian desa, Menteri Marwan telah mendorong agar setiap desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Dalam sistem kerjanya, BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha, misalnya unit usaha sektor agrobisnis, sektor perdagangan, sektor sewa-menyewa, termasuk unit usaha simpan pinjam yang semuanya fokus melayani masyarakat desa.

Selain menggandeng OJK, Mendes PDTT juga menggandeng sejumlah instansi lain seperti perbankan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), untuk mengawal efektivitas dana desa.

Jumlah dana desa yang dianggarkan pada tahun ini dalam APBN sebesar Rp47 triliun sehingga masing-masing desa akan mengelola dana secara mandiri sebesar Rp500-800 juta per desa.

Selain dana desa, setiap desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Daerah (Dana Bagi Hasil/DBH) dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Dana Alokasi Umum/DAU) yang diterima oleh kabupaten atau kota.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan percepatan akses keuangan di daerah mutlak diperlukan seiring dengan semangat pemerintah Jokowi untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas perhatian kita bersama untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah. Apalagi, sejak pemerintahan Presiden Jokowi ada dana desa yang sangat berdampak pada semakin tingginya frekuensi perputaran uang di desa-desa," kata Muliaman.