Terus terang saya kecewa ada beberapa bupati tidak hadir."Serang (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan meminta aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) mengawasi penggunaan dana desa tidak disalahgunakan.
"Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Oleh karena itu, Babinsa dan Babinkamtibmas harus ikut mengawasi penggunaan dana desa," katanya dalam kunjungan kerja di Serang, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan desa melalui dana desa adalah program yang penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan, menggerakan ekonomi masyarakat di pedesaan.
Selain itu, menurut dia, dana desa termasuk salah satu upaya untuk mengurangi potensi radikalisme, jika dana desa tersebut dikelola secara baik untuk membangun ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, ia menekankan, aparat desa dan seluruh pemangku kepentingan di pemerintah desa, termasuk melibatkan komandan komando rayon militer (Danramil) dan kepala kepolisian sektor (Kapolsek) mengawasi pemanfaatan dana desa secara baik, serta jangan sampai ada penyalahgunaan.
"Peran Danramil dan Kapolsek harus bersinergi untuk melakukan pengawasan melalui jajarannya masing-masing di desa-desa. Begitu juga bupati, walikota dan gubernur harus duduk bersama agar bisa mengurangi kemiskinan di Banten," kata Luhut di hadapan sekitar seribu orang yang hadir.
Menurut dia, dana desa digunakan untuk kemajuan pembangunan desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 74.000 desa.
Pemerintah pada 2015 mulai mengucurkan dana desa tersebut, dan tahun ini ditingkatkan dua kali lipat hingga mencapai angka masing-masing desa Rp1 miliar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Desa.
"Belum pernah dalam sejarah Indonesia membuat program desa dan infrastruktur seperti saat ini yang dilaksanakan pemerintah Pak Presiden Joko Widodo. Untuk itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan," ujarnya.
Ia juga mengaku kecewa karena dari delapan kepala daerah di Banten, hanya satu orang yang nampak hadir dalam pertemuan dan silaturahmi antara Menkopolhukam dengan Pemerintah Provinsi Banten, yakni Walikota Tangerang, Arief S. Wismansyah.
Hal itu, dinilainya, menjadi salah satu permasalahan di daerah, yakni ketidakkompakan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga bisa menyebabkan ketidakberhasilan program yang dilaksanakan pemerintah.
"Terus terang saya kecewa ada beberapa bupati tidak hadir. Saya mendapat laporan hanya satu yang hadir. Yang lainnya ke mana? Ini menjadi salah satu masalah, di daerah lain berhasil karena kompak," katanya.
Luhut mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke Banten ada tiga hal penting yang disampaikan, yakni pertama soal perkembangan ancaman terorisme karena ada beberapa hal yang harus dicermati terkait terorisme dan radikalisme di Banten.
Kemudian, ia menyatakan, persoalan narkoba juga menjadi anacaman besar bagi bangsa Indonesia, dan hal ketiga masalah ekonomi Indonesia, termasuk juga menyangkut dana desa yang dikucurkan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam juga menekankan pentingnya upaya seluruh aparat dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di Indonesia, mengingat dalam setiap hari ada sekitar 30 sampai 50 orang yang meninggal dunia akibat narkoba.
Saat ini Indonesia sudah dijadikan negara tujuan dari peredaran narkoba tidak hanya sebagai daerah transit.
"Banten memiliki panjang pantai 517 kilometer, ini menjadi kerawanan timbulnya berbagai persoalan termasuk masalah narkoba," demikian Luhut Panjaitan.
Pewarta: Mulyana
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016
