Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pembangunan jalan tol perlu dipercepat dengan memperkuat PT Jasa Marga melalui penjualan aset-aset ekonomisnya agar bisa menjadi developer/pengembang jalan tol, bukan hanya operator. "Jasa Marga harus kuat. Karena itu harus punya modal yang besar dengan cara melepaskan asetnya yang produktif sekarang ini untuk jadi modal pembangunan tol berikutnya," kata Wapres usai memimpin rapat di Departemen PU Jakarta, Jumat. Menurut Wapres, pembangunan jalan tol 1.000 km perlu dipercepat dan diharapkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun dari sekarang. "Jadi sekarang terbuka, siapa yang mau nawar jalan-jalan PT Jasa Marga yang baik-baik. Silakan agar PT Jasa Marga bisa membangun lagi. Jadi PT Jasa Marga menjadi developer (jalan Tol)," katanya. Wapres berpendapat untuk ruas-ruas jalan tol yang perhitungan ekonomisnya belum memadai, pemerintah harus ikut turut serta untuk pembangunan awalnya. "Jadi semacam memberikan subsidi awal agar costnya tidak terlalu tinggi," katanya. Ia juga mengingatkan perlunya rasionalisasi tarif tol agar terjadi pemerataan, tidak seperti sekarang.Dalam kaitan itu, Wapres mencontohkan ada tarif tol yang per meternya dinilai Rp200, namun ada juga yang Rp600, sehingga akan sulit untuk berkembang. Ketika ditanya apakah itu artinya akan ada kenaikan tarif tol? Wapres menjelaskan bahwa yang dimaksudkan rasionalisasi tarif adalah jangan ada perbedaan tarif jalan tol. Selama ini, tambah Wapres, hal itu bisa terjadi karena aturan-aturan waktu itu. "Jadi tidak berarti semuanya naik. Mungkin saja ada yang turun. Tapi tentu yang dimaksud dengan penyesuaian itu, nilai ekonomisnya harus kita perhitungkan. Tanpa rasionalisasi jalan tol maka akan sulit mengembangkan seluruh jalan di Indonesia ini," kata Wapres. Langkah-langkah tersebut, tambah Wapres, perlu dilakukan agar bangsa ini secara cepat dan yakin ke depan memiliki infrastruktur yang baik. Selama ini percepatan infrastruktur nasional dalam tujuh tahun terakhir sangat lambat. Mengenai penyiapan lahan untuk pembebasan lahan bagi pembangunan jalan tol, menurut Wapres sudah disediakan melalui BLU Rp600 miliar ditambah Rp3 triliun. "Kemudian ada dana yang akan disediakan oleh PT Jasa Marga (melalui penjualan aset), dan itu cukup," katanya seraya menambahkan bahwa pembebasan tanah itu bisa melalui panitia sembilan, atau jika perlu menggunakan PP 37 tahun 2005 tentang tata cara pembebasan tanah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
