"Mohon sabar, nanti hari Senin, kami akan menghadap dan laporkan kepada Presiden Joko Widodo, saat ini belum bisa," ujarnya di kantor Kemenpora di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pembuatan kajian tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi, sehingga akan lebih etis jika dibacakan langsung oleh Kepala Negara.
"Terkait kongres luar biasa (KLB), teman-teman juga dimohon bersabar hingga Senin, nanti semua akan dipaparkan setelah kajiannya sampai di tangan Kepala Negara," tambahnya.
Hingga saat ini, sejumlah butir persyaratan yang diajukan pemerintah untuk mencabut pembekuan PSSI belum dirinci secara jelas oleh kementerian yang mengurusi sektor kepemudaan dan olahraga tersebut.
Namun, Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot Dewa Broto sempat menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan adanya koordinasi dan penyelenggaraan KLB oleh PSSI, yang pelaksanaannya diminta lebih cepat enam bulan dari yang sudah diusulkan, yakni satu tahun mendatang.
Sebelumnya, penyelesaian konflik antara Kemenpora dan PSSI telah dibahas pada rapat yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Guelar di Istana Merdeka, Rabu (24/2).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pencabutan pembekuan belum resmi dan meminta Kemenpora mengkaji rencana pengaktifan kembali PSSI, selama dua hari yang mana tenggat waktunya diputuskan pada Jumat (26/2).
Namun, hasil rapat itu ditanggapi berbeda oleh Komite Ad-Hoc, yang mana ketua organisasi bentukan FIFA ini, Agum Gumelar, menyatakan Presiden sudah setuju untuk mencabut pembekuan PSSI, dengan tetap melaksanakan reformasi, tapi tanpa adanya pengkajian ulang.
Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
