Kendati begitu, lanjut dia, pemerintah harus befikir keras mencari jalan keluarnya, salah satunya berusaha mendapatkan pemasukan dari sektor lain. Hal ini Zulkifli sampaikan seusai menghadiri Seminar Penguatan Etika Berbangsa Dan Bernegara yang diselenggarakan Komisi Yudisial di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Kamis, seperti keterangan tertulis MPR.
Selain itu, sambung dia, pemerintah bisa juga melakukan berbagai penghematan, semisal dalam biaya perjalanan ke luar negeri, rapat-rapat atau pengeluaran lain. Penghematan ini bisa dilakukan selama tidak menyangkut kebutuhan yang sangat penting seperti kebutuhan untuk rakyat.
"Kebutuhan untuk rakyat banyak tidak boleh dikurangi, kebutuhan biaya alutsista juga jangan sampai dipotong karena itu sangat penting. Pokoknya pemerintah harus bisa memilah mana saja yang dapat dilakukan penghematan," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana menurunkan asumsi harga minyak Indonesia dari 50 dolar AS per barel menjadi 30-40 dolar AS per barel dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, karena dipicu anjloknya harga minyak dunia di pasar global dalam beberapa waktu lalu. Menurut dia, penurunan harga minyak dunia akhir-akhir ini sudah pasti akan menurunkan pendapatan negara, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas).
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
