Palu (ANTARA News) - Aparat keamanan gabungan Brimob Polda Sulteng, perintis Polres Bangkep, Polres Banggai, serta Kodim Luwuk-Banggai, yang berjumlah sekira 250 personel hingga Jumat masih bersiaga di kota Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) sekalipun situasi dinyatakan relatif aman."Pihak keamanan harus tetap berjaga di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kepala Sub-Bidang Publikasi Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng, Kompol Heddy TP, di Palu.Dia mengatakan, ribuan massa yang sejak beberapa hari sebelumnya terkonsentrasi di sekitar Polsek Banggai berangsur turun jumlahnya."Tidak tahu jumlah pastinya, tapi menurun," kata Heddy.Massa tersebut, katanya, hanya berkumpul dan menduduki perkantoran, tapi tidak melakukan tindakan yang anarkis.Menurut dia, jika selama beberapa hari mendatang kondisi sudah benar-benar aman dan kondusif, maka pasukan Brimob Polda Sulteng akan segera ditarik."Tapi, aparat dari pihak kepolisian setempat tetap berjaga-jaga di Kota Banggai," katanya.Sementara itu, Kapolda Sulteng, Brigjen Pol. Badrodin Haiti, mensinyalir ada beberapa provokator yang sengaja menyulut bentrokan massa dengan aparat yang terjadi Rabu (28/2)."Saat ini, kami telah mencurigai beberapa orang, dan tinggal menangkapnya saja," ujarnya menegaskan.Bentrokan massa dengan aparat keamanan tersebut telah menelan korban meninggal sebanyak empat orang dan puluhan lainnya luka-luka, serta dari pihak kepolisian terdapat 12 korban luka akibat lemparan batu.Warga Banggai banyak yang menyatakan bahwa aksi pendudukan perkantoran yang dilakukan oleh massa tersebut dipicu oleh menyebarnya informasi bahwa Bupati Bangkep, Irianto Malingong, yang selama enam bulan terakhir berdiam diri di Salakan, telah memerintahkan semua kepada dinas/badan segera membawa berkas penting milik Pemerintah Kabupaten ke Salakan guna mempercepat pemindahan ibukota kabupaten."Sumber pemicunya di sini, sebab Gubernur Sulteng, HB Paliudju, sejak Nopember 2006 sudah menginstruksikan Bupati Malingong segera pulang berkantor di Banggai guna melancarkan roda pemerintahan, selain mengambil langkah pemindahan ibukota kabupaten secara bertahap yang berbarengan dengan pemekaran wilayah. Namun, tidak juga dilakukan," kata Bahri, salah seorang tokoh masyarakat di Banggai.Ia menimpali, "Apalagi penyelesaian masalah tersebut disusul dengan tindakan represif, membuat massa rakyat yang kecewa berat dengan sikap Bupati Malingong selama ini memasang badan untuk melawan, padahal sesungguhnya mereka mengharapkan dialog dengan pejabat pemerintah daerah soal nasib kota Banggai ke depan." (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
