OJK percepat perizinan lembaga keuangan non bank

Kupang (ANTARA News) - Kepala Kantor Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur Winter Marbun bertekad mempercepat proses pelaksanaan berbagai bentuk perizinan, "fit and proper" pengurus lembaga jasa keuangan.

"Sebab dengan pengaturan dan perizinan yang lebih sederhana, cepat dan terintegrasi, pelaku usaha jasa keuangan dapat lebih berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif," katanya di Kupang, Selasa pada pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan.

Pada kesempatan itu dia mengatakan, di sektor pasar modal, serangkaian strategi pendalaman pasar dan penguatan infrastruktur masih menjadi program strategis .

Dalam kapasitas OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan juga menetapkan beberapa prioritas di sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB), serta bidang edukasi dan perlindungan konsumen, antara lain, di sektor perbankan.

"Beberapa upaya yang akan dilakukan yaitu mencakup aspek peningkatan volume pembiayaan produktif, pemenuhan isu-isu global, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kontribusi perbankan syariah, BPD serta pemberdayaan BPR," katanya.

Artinya peningkatan jumlah emiten akan dilakukan dengan lebih menyederhanakan lagi proses IPO dan pengembangan infrastruktur bagi UMKM untuk go public. Di sisi yang lain, terobosan untuk meningkatkan jumlah investor lokal juga menjadi salah satu prioritas.

Pada tahun ini, katanya pemerintah juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar bagi pembuka akses melalui program Kredit Usaha Rakyat dengan suku bunga yang relatif terjangkau serta cakupan usaha yang lebih luas.

Untuk meningkatkan penyerapan KUR yang lebih merata, OJK akan memfasilitasi agar lebih banyak bank maupun industri keuangan non bank yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR yang bertanggung jawab akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga ia mengajak, bersama-sama membangun kapasitas kelembagaan, bisnis modal, produk dan sumber daya manusia untuk mendukung upaya pengembangan UMKM dan pengusahan pemula.

OJK akan mendirikan pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi atau OJK Proksi yang akan memfasilitasi kegiatan penelitian pengembangan kapasitas pelaku jasa keuangan dan memberikan masukan bagi arah pengembangan UMKM yang lebih terstruktur baik di pusat maupun daerah," tuturnya.

Untuk memberikan arah pengembangan industri keuangan nasional dalam lima tahun ke depan, kami telah merampungkan penyusunan Master Plan Sektor Jasa keuangan Indonesia 2015-2019.

"Ada tiga pilar penting untuk meletakan peran sektor jasa keuangan (SJK) dalam menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi saat ini dan sekaligus menjadi platform bagi penguatan sektor jasa keuangan ke depan," katanya.

Winter Marbun menjelaskan, Pertama, peran sektor jasa keuangan akan dioptimalkan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut, stabilitas sistem keuangan harus dijaga sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan ketiga, peran sektor jasa keuangan akan diarahkan untuk mendorong terwujudnya kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan ekonomi.

Untuk mendukung perekonomian, katanya maka perluasan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha pemula (start up bussines) perlu menjadi prioritas.

Upaya ini akan lebih memberdayakan UMKM dan usaha pemula. Sehingga akan berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pementasan kemiskinan dan ujungnya akan berimbas pada pengurangan ketimpangan yang ada.