AMRO resmi menjadi organisasi internasional

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga pengawasan ekonomi regional atau AMRO telah diresmikan sebagai organisasi internasional untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kondisi stabilitas makroekonomi dan keuangan kawasan ASEAN serta Jepang, Tiongkok, dan Korea (ASEAN+3).

Keterangan pers tertulis Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan peresmian AMRO yang berlangsung di Singapura pada hari Jumat (19/2) juga bermanfaat untuk mendukung operasional Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM).

CMIM merupakan kerja sama keuangan ASEAN+3 dalam bentuk penyediaan bantuan likuiditas kepada negara anggota yang membutuhkan serta merupakan bentuk fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di tingkat kawasan.

Bagi Indonesia, keberadaan AMRO sangat penting, terutama dalam membantu memonitor dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia melalui pelaksanaan asesmen terhadap perekonomian Indonesia secara reguler.

Sesuai dengan kesepakatan para Menteri Keuangan ASEAN+3 pada tahun 2009, AMRO terbentuk pada bulan Mei 2011 dengan status hukum sebagai badan usaha nonpublik (company limited by guarantee) yang berdomisili di Singapura.

Setelah mendapatkan peningkatan status hukum sebagai organisasi internasional, AMRO bisa menjalankan fungsinya sebagai unit pengawasan independen di kawasan secara lebih efektif sesuai dengan Perjanjian AMRO yang disepakati pada tahun 2014.

Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan ratifikasi perjanjian tersebut melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 berikut penerbitan Piagam Pengesahan oleh Menteri Luar Negeri Nomor 02/KA/02/2016/IR tanggal 2 Februari 2016.

Dengan status organisasi internasional, AMRO diharapkan bisa mengambil peran penting di regional dan setara dengan lembaga keuangan internasional lain, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Sebelumnya, Direktur AMRO Yoichi Nemoto menggarisbawahi komitmen untuk melanjutkan upaya-upaya peningkatan kegiatan pengawasan AMRO agar mendukung Perjanjian CMIM yang saat ini telah memiliki jumlah komitmen sebesar 240 miliar dolar AS.

Dengan demikian, AMRO dapat menjalankan misi utamanya untuk berperan dalam memastikan stabilitas makroekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN+3.