Meutya Hafid sebut kader Golkar ingin munaslub tanpa politik uang

Dalam Munaslub harus dihilangkan betul money politics

Jakarta (ANTARA News) - Kader Muda Partai Golkar, Meutya Hafid, menegaskan bahwa mayoritas kader Golkar menghendaki agar Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar nanti berlangsung transparan, bersih, tidak berlangsung transaksional dengan permainan politik uang.

"Keinginan kami yang muda Munas ini harus berkualitas, tidak ada permainan politik uang, dan tidak transaksional," katanya di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakannya saat diskusi bertajum "Mau Kemana Partai Golkar?" yang berlangsung di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, Munaslub menjadi momentum bagi kebangkitan Golkar sehingga unsur politik uang harus dihilangkan. Menurut dia, kualitas Munaslub harus berkualitas dengan menampilkan ide dan gagasan bagi masa depan Golkar.

"Munaslub harus berkualitas dan penuh perdebatan ide dan gagasan bukan transaksional. Penyelenggarannya harus demokratis dengan melibatkan semua DPD Golkar dan jangan ada intimidasi," ujarnya.

Menurut dia, Munaslub harus terbuka dan transparan serta "perang" ide dan gagasan para calon diketahui masyarakat.

Meutya Hafid mengatakan bahwa konflik internal di Partai Golkar telah membuat partai tersebut hanya sibuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak sempat untuk memikirkan rakyat.

Menurut Meutya, Partai Golkar ke depan harus dekat dengan publik, harus transparan, dan harus terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari masyarakat.

"Munas nanti harus jadi momen Golkar berbalik 180 derajat untuk bangkit," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengecam adanya indikasi permainan politik uang menjelang pelaksanaan Munaslub Golkar.

Menurut dia, jika Golkar bermain politik uang, maka dipastikan ke depan partai tersebut tidak bisa berpihak pada rakyat, tetapi berpihak pada pemodal.

"Dalam Munaslub harus dihilangkan betul money politics," ujarnya.

Adhie mengatakan pengumpulan dukungan dengan uang akhirnya akan jadi tidak sehat bagi partai dalam menentukan sikap. Dia mencontohkan, dalam menyikapi kebijakan pemerintah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan politiknya.

"Akhirnya harus menyebar uang lagi, sehingga sikap partai ini mengandalkan pada uang. Nanti sikap partai atau kebijakan-kebijakan partai pasti tidak berpihak pada rakyat, karena yang berpihak pada rakyat pasti tidak ada uangnya," katanya.